YOGYAKARTA SEBAGAI IBUKOTA RI PADA MASA PERANG KEMERDEKAAN TAHUN 1946-1949

BAB I

PENDAHULUAN

 

 

A.  Latar Belakang Masalah

Setelah sekian lama  berada di dalam belenggu penjajahan, maka pada                              tanggal 17 Agustus 1945 rakyat Indonesia menyatakan dirinya sebagai bangsa yang merdeka. Proklamasi  Kemerdekaan tersebut pada hakekatnya merupakan perwujudan dari niat dan tekad bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Pada umumnya sebagian besar dari rakyat Indonesia dapat dengan cepat menanggapi arti dan maksud kemerdekaan itu. Kecepatan tanggapan rakyat terhadap kemerdekaan itu dapat dilihat dengan timbulnya gerakan-gerakan rakyat yang bergerak menyongsong Proklamasi Kemerdekaan. Datangnya kemerdekaan itu disambut oleh seluruh rakyat, baik yang berada di kota maupun di pelosok-pelosok. Rakyat dengan cepat dan serentak bergerak secara spontan untuk mengambil inisiatif untuk memberi arti dan isi kepada kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan itu.

Setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan sudah barang tentu mereka mengalami tantangan-tantangan dan hambatan yang berasal dari luar maupun dalam negeri. Pergolakan terjadi di mana-mana, keadaan Bala Tentara Dai Nippon yang masih utuh dan lengkap sebagai tentara penduduk Jepang di Indonesia dalam Perang Dunia II melawan Sekutu acuh tak acuh atau malahan tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia.1 Untuk mengatasi hal tersebut jalan yang ditempuh rakyat Indonesia untuk mewujudkan kedaulatan negerinya adalah dengan kekerasan memaksa pihak Jepang menyerahkan pemerintahan atas Republik Indonesia yang dikuasainya. Di seluruh wilayah Indonesia rakyat bangkit untuk mengadakan perlucutan senjata atas tentara Jepang yang telah kalah dalam Perang Dunia II baik lewat kekerasan maupun dengan jalan perundingan. Maka yang ditempuh jalan kekerasan seperti yang terjadi di Kotabaru Yogyakarta pada tanggal 6-7 Oktober 1945.2

Dengan datangnya Sekutu pada akhir September 1945 di Indonesia disambut dengan sikap netral oleh pemerintah Indonesia mengingat tugasnya sebagai penjaga ketentraman bekas daerah jajahan bangsa Jepang, jadi tugas Sekutu di Indonesia bersifat kepolisian. Namun pada kenyataannya Sekutu telah melanggar kedaulatan Bangsa Indonesia dengan cara membebaskan dan mempersenjatai kembali tentara-tentara kolonial Belanda bahkan pasukan-pasukan Jepang yang seharusnya dilucuti justru dipakai untuk melawan kekuatan bersenjata rakyat Indonesia. Sikap dari Sekutu yang secara langsung telah membohongi bangsa Indonesia, membuat perasaan tidak suka di kalangan rakyat Indonesia. Di seluruh  wilayah Indonesia kedatangan Sekutu mendapat perlawanan sangat keras, karena mereka merasa bahwa kedatangan Sekutu sebenarnya hanya ingin menegakkan kembali kekuasaan kolonial Belanda atas Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan munculnya aksi-aksi untuk menegakkan kemerdekaan dan mempertahankan dari ancaman luar.

Dalam perjuangan melawan musuh  yang ingin menegakkan kembali penjajahan atas Indonesia, seluruh rakyat bangkit berjuang memanggul senjata. Hal tersebut merupakan perjuangan rakyat semesta, yaitu gerakan ketahanan dan pertahanan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali. Antara aparat Pemerintah Sipil dan Angkatan Bersenjata beserta laskar-laskar bersenjata bahu-membahu dalam totalitas ketahanan dan pertahanan. Jumlah persenjataan yang sangat terbatas bukan merupakan hambatan untuk melakukan perlawanan. Bangsa Indonesia telah memadukan kekuatan yang ada dengan mengikutsertakan seluruh rakyat baik moral maupun material.3

Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, yang terkenal dengan sebutan kota perjuangan dan kota revolusi, tidak luput pula dari keadaan di atas. Rakyat bersiap, menyesuaikan diri dengan suasana baru, alam kemerdekaan. Dan ketika kemerdekaan yang baru terwujud mendapat tantangan dari pihak Belanda, sehingga timbul konflik dengan pemerintah Belanda.4 Berdasarkan Proklamasi itu rakyat Indonesia menolak segala bentuk penjajahan yang berasal dari luar. Sebaliknya Pemerintah Belanda menganggap Indonesia sebagai daerah jajahannya. Pemerintah Belanda menyadari bahwa untuk mendirikan pemerintah seperti zaman Belanda itu tidak mungkin bisa dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena di mana-mana mendapat perlawanan dari rakyat Indonesia. Menghadapi kenyataan itu Pemerintah Belanda menggunakan strategi memecah belah wilayah Indonesia menjadi negara-negara bagian , sehingga pengaruh itu akan semakin berkurang kalau mungkin negara itu dilenyapkan.

Pemerintah Belanda beranggapan bahwa Republik Indonesia yang beribukota   di Yogyakarta sejak 4 Januari 1946 ini, merupakan benteng perjuangan dan pertahanan bagi kemerdekaan Bangsa Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia adalah jantung semangat kesatuan dan nasionalisme Indonesia. Berdasarkan pendapat itu maka Pemerintah Belanda tidak mungkin bisa melaksanakan rencananya untuk menguasai wilayah Indonesia kembali, selama pemerintah Indonesia masih tetap berdiri.5 Taktik dan strategi yang dipergunakan Belanda dalam usaha melenyapkan RI dengan cara memecah belah wilayah Indonesia dengan pembentukan negara-negara bagian, melalui perundingan dan tindakan militer. Pembentukan negara-negara bagian dipelopori oleh Letnan Gubernur Van Mook berhasil mendirikan Negara Indonesia     Timur pada tahun 1946.    Aksi itu

diteruskan dengan membentuk negara Sumatra yang meliputi daerah pendudukan kaya pada tahun 1947. Perbuatan yang dilakukan Belanda tanpa berembug dengan RI atau KTN, merupakan tindakan sepihak tanpa menghargai perundingan yang di rintis.

Usaha lain yang dilakukan oleh Pemerintah Belanda adalah mengadakan     perundingan dengan pihak RI. Salah satu perundingan yang dapat dicapai pada tanggal 15 November 1946 yang dikenal dengan persetujuan Linggarjati. Pada pokoknya bahwa pemerintah Belanda mengakui kenyataan kekuasaan de facto Pemerintah RI atas Jawa, Madura dan Sumatra.6 Berdasarkan persetujuan Linggarjati dapat dikatakan bahwa Republik Indonesia mengakui Belanda berkuasa atas wilayah Indonesia bagian Timur. Sebaliknya Belanda mengakui bahwa pemerintah RI berkuasa atas wilayah Indonesia bagian barat. Secara singkat hasil persetujuan Linggarjati Belanda berhasil menyempitkan wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Selain mengadakan perundingan dan pembentukan negara-negara bagian untuk melenyapkan RI, namun juga mempergunakan kekerasan senjata (tindakan militer). Aksi kekerasan senjata dilakukan pada tanggal 21 Juli 1947 dengan menyerang daerah-daerah RI baik di Jawa maupun Sumatra dengan memakai kekuasaannya.7 Aksi yang dilancarkan Belanda itu dikenal dengan Agresi Militer Belanda I.8

Persetujuan Linggarjati  menimbulkan blokade kuat terhadap RI, sehingga kerjasama dengan luar negeri untuk memperoleh persenjataan dan lalu lintas perekonomian menjadi macet. Pemerintah Belanda hanya mau mengakui RI sebagai sebuah negara bagian, atas dasar persamaan derajat dengan negara-negara lainnya, yang kemudian akan melahirkan negara Indonesia Serikat merdeka, menuntut RI harus memutuskan hubungan dengan luar negeri dan menghapuskan dinas diplomatiknya serta TNI harus dibubarkan. Secara singkat Belanda menuntut RI menanggalkan hak kedaulatannya yang dicapai sejak Proklamasi Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.9

Pemerintah RI tidak berniat untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dari pemerintah Belanda. RI tetap mempertahankan pendiriannya, bahwa kedudukannya selama masa peralihan tidak dapat disamakan dengan negara-negara bagian yang lainnya dan hak-hak kedaulatan de facto RI harus diakui oleh Belanda. Disamping itu pemerintah RI menentang keras tuntutan Belanda melakukan pemutusan hubungan luar negeri serta penghapusan dinas diplomatiknya.Tuntutan Belanda untuk membubarkan TNI tidak mungkin dilaksanakan oleh pemerintah RI. Hal-hal itu menyebabkan kegagalan–kegagalan dalam usaha pemerintah Belanda dan RI untuk mencari cara persetujuan Belanda, tidak ada pilihan lain selain dengan tindakan militer (kekerasan senjata).

Pada tanggal 19 Desember 1948 pasukan Belanda menyerbu secara besar-besaran ke wilayah RI. Kota Yogyakarta yang berperan sebagai Ibukota RI, dalam waktu singkat jatuh ke tangan tentara Belanda. Presiden dan Wakil Presiden, Sutan Syahrir beserta sejumlah menteri berhasil ditawan Belanda. Keadaan ini cukup membesarkan harapan pemerintah Belanda untuk melenyapkan RI beserta angkatan perangnya. Tetapi yang diperhitungkan Belanda itu tidak seluruhnya benar, karena secara politis dan strategis tindakan kekerasan Belanda itu justru merugikan bagi dirinya sendiri. Tindakan tentara Belanda itu mengakibatkan meluapnya semangat rakyat dan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena yang terjadi bukan perdamaian, melainkan persengketaan antara pemerintah Belanda dengan pemerintah RI serta rakyat Indonesia menjadi semakin memuncak.

Uraian di atas menunjukkan bahwa pemerintah Belanda berusaha untuk tetap menguasai wilayah RI. Sebaliknya pemerintah RI walapun di dalam menghadapi Belanda selalu mengalami kerugian, namun RI tetap berusaha mempertahankan kemerdekaan, kedaulatannya melalui perjuangan diplomatik dan militer.

 

B.  Permasalahan

Agar masalah yang dibahas dalam makalah ini menjadi lebih jelas, maka perlu dikemukakan terlebih dahulu rumusan masalah sebagai berikut :

1.  Bagaimana gambaran umum Daerah Istimewa Yogyakarta di awal   masa             kemerdekaan tahun 1945-1949?

2.   Mengapa Yogyakarta dijadikan sebagai Ibukota Republik Indonesia?

3. Bagaimana dampak Yogyakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia bagi kelangsungan dan kedaulatan Negara Indonesia serta bagi rakyat Yogyakarta?

 

C. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan permasalahan di atas maka tujuan penulisan makalah ini adalah:

a.  Untuk memperoleh gambaran Yogyakarta di awal masa kemerdekaan tahun              1945-1949.

  1. Untuk memperoleh gambaran sejauh mana Yogyakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia.
  2. Untuk mengetahui dampak Yogyakarta sebagai Ibukota RI bagi kelangsungan dan kedaulatan Indonesia serta bagi rakyat Yogyakarta.

 

D. Manfaat Penulisan

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain:

1.   Bagi penulis

Penulisan ini pada intinya yaitu menambah pengetahuan baru khususnya tentang Yogyakarta sebagai Ibukota RI pada masa Perang Kemerdekaan.

2.   Bagi Universitas Sanata Dharma

Penulisan ini diharapkan dapat menambah, melengkapi dan memperkaya karya ilmiah sejarah perjuangan bangsa Indonesia, terutama Yogyakarta sebagai Ibukota RI pada masa Perang Kemerdekaan.

3.      Bagi Mahasiswa Pendidikan Sejarah

Penulisan ini diharapkan dapat menambah, memperluas cakrawala dan pengetahuan khususnya tentang sejarah Indonesia.

E.   Kerangka Konseptual

Sebelum mengkaji masalah, penulis akan menjelaskan konsep yang relevan dalam penulisan ini sebagai pembatasan masalah.

Ibukota merupakan pusat pemerintahan. Jadi Yogyakarta merupakan pusatnya pemerintahan pada zaman kemerdekaan tahun 1946-1949.

Pengertian RI dalam penulisan ini adalah Negara yang diproklamirkan oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945.

Perang berarti pertempuran antara dua pasukan atau lebih.10 Perang antara RI dengan Belanda dikategorikan sebagai perang terbatas, yakni perang yang melibatkan tentara saja segi unsur aktif yang saling berlawanan.11 Dalam perlawanan itu TNI menggunakan strategi bergerilya yakni menggabungkan teror dengan serangan-serangan yang berpindah-pindah12

Kemerdekaan berasal dari kata merdeka,yang artinya bebas. Maka kemerdekaan berarti keadaan atau hal berdiri sendiri (bebas, lepas, tidak terjajah lagi, dsb). Jadi rakyat Indonesia pada umumnya dan rakyat Yogyakarta pada khususnya menginginkan kemerdekaan, kebebasan dari penjajah.

 

 

Jadi arti  perang kemerdekaan adalah

  • Pertempuran antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda, agar masyarakat Indonesia terlepas/ bebas dari penjajah.
  • Pertempuran yang dilakukan oleh pihak Indonesia agar terlepas dari penjajahan belanda di wilayah Indonesia.

Dimensi ruang yang ditampilkan dalam penulisan ini adalah Yogyakarta, dan dimensi waktu yang dipilih adalah tahun 1946-1949. Tahun 1946, Ibukota RI dipindah ke Yogyakarta. Pada agresi militer Belanda kedua tujuan utama adalah Yogyakarta.Oleh karena itu, maka pusat perjuangan rakyat Indonesia berada di Yogyakarta untuk mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan bangsa lain. Tahun 1949, digunakan sebagai akhir dari penulisan ini kedaulatan Indonesia diserahkan kembali oleh Belanda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.  Sistematika Penulisan

Tulisan ini terdiri dari V bab yang akan menjelaskan permasalahan- permasalahan pokok, yaitu:

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka konseptual, sistematika penulisan.

Bab II, merupakan gambaran umum Daerah Istimewa Yogyakarta di awal    masa kemerdekaan tahun 1945-1949 yang berisi tentang kondisi geografis Yogyakarta, sejarah pemerintahan Yogyakarta, penduduk, keadaan ekonomi, sosial dan budaya.

Bab III, akan dikemukakan tentang Yogyakarta sebagai Ibukota RI mulai dari Yogyakarta sebagai wadah pemerintah RI, tantangan dan usaha menghancurkan kedaulatan RI, upaya mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan, hasil-hasil yang dicapai.

Bab IV, diuraikan dampak Yogyakarta sebagai Ibukota RI bagi kelangsungan dan kedaulatan negara Indonesia dan rakyat Yogyakarta.

Bab V, Penutup

 

 

 

 

 

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI AWAL MASA KEMERDEKAAN TAHUN 1945-1949

A.   Kondisi Geografis Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah tingkat I di Indonesia dengan Ibukota Yogyakarta, yang wilayahnya terletak di bagian tengah pulau Jawa. Yogyakarta terletak dijantung pulau Jawa. Di utara terdapat gunung Merapi, di sebelah selatan dibatasi oleh samudra Hindia, sedangkan di sebelah timur dibatasi oleh  kota Klaten, dan di sebelah barat dibatasi oleh kota Purworejo, sementara

dijantung kota masih tegar berdiri Kraton yang dikelilingi bangunan bersejarah yang mencerminkan kekayaan budaya yang dapat memberikan gambaran perjuangan sejarah Yogyakarta.13

Secara geologis propinsi DIY termasuk zona tengah bagian selatan dari formasi geologi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Letak Yogyakarta yang berada di tengah-tengah pulau Jawa ini merupakan wilayah yang sangat strategis dalam jaringan ekonomi terutama pulau Jawa bagian selatan.

Sementara secara astronomi wilayah DIY terletak diantara 7 derajat 33 LS-8 derajat 15 LS dan 110 derajat 5 BT-110 derajat 48 BT. Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi wilayah dari eks Swapraja Kasultanan Yogyakarta dan eks Swapraja Pakualaman serta daerah eks enclave Kapenawon Ngawen di Gunung Kidul, eks Kawedanan Imogiri dan Kapenawon Kotagede di Bantul, yang mana ketiga tersebut semula termasuk wilayah propinsi Jawa Tengah. Jadi secara keseluruhan luas wilayah DIY mencapai 3. 185, 80 km persegi. Dengan demikian bentuk keseluruhan Daerah Istimewa Yogyakarta menyerupai segitiga dengan puncak gunung Merapi setinggi 2991 meter terletak di sebelah utara.14

Wilayah DIY terbagi dalam empat satuan fisiografik, yaitu:

a.    Pegunungan selatan

Pegunungan selatan ini terbagi menjadi empat fisiografik yang secara

berurutan dari selatan ke utara, yang meliputi Pegunungan Sewu, Ledok Wonosari, Pegunungan Masif Panggung dan Pegunungan Batur Agung.

b.      Gunung Api (Vulkan) Merapi.

Vulkan Merapi ini terletak di bagian utara Daerah Istimewa Yogyakarta, penyebarannya sebagian besar termasuk di wilayah Kabupaten Sleman dan sebagian Kotamadya Yogyakarta. Gunung Merapi merupakan gunung berapi muda yang masih aktif. Letusannya bersifat merusak dan berbahaya, dikarenakan dapat mengalirkan lahar dan membawa awan panas sedangkan material yang

dikeluarkan bersifat andesitis.

c.    Dataran rendah antara pegunungan selatan dan pegunungan Kulon

Progo.

Dataran ini membentang melandai ke arah selatan. Kira-kira melalui arah garis timur-barat. Kota gede, Krapyak sampai ke pantai selatan yang merupakan daerah persawahan yang cukup subur.

d.   Pegunungan Kulon Progo dan dataran rendah di sebelah selatan.

Pegunungan Kulon Progo merupakan kelanjutan dari pegunungan serayu selatan. Pegunungan Kulon Progo dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu: pegunungan, perbukitan dan dataran rendah.15

 

B.  Sejarah Pemerintahan Yogyakarta

Di Daerah Istimewa Yogyakarta dari dulu sudah terdapat suatu pemerintahan

yang teratur. Karena di Yogyakarta sudah ada pemegang kekuasaan, yaitu penguasa tradisional yang memerintah secara turun temurun. Pada saat itu di daerah Kasultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Sultan Hamengku Buwono IX dan Kadipaten Pakualaman Kanjeng dipimpin oleh Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam VIII.Keduanya pada masa Jepang menyatukan wilayah kembali. Kadipaten Pakualaman oleh Paku Alam VIII dikembalikan ke induknya,yaitu Kasultanan Yogyakarta.16 Adanya dua penguasa tradisional di daerah Yogyakarta memungkinkan pemerintahan Belanda semakin jauh mencampuri pemerintahan di daerah Yogyakarta. Hal itu memang telah dipersiapkan oleh Belanda jauh sebelumnya dan penguasa daerah Yogyakarta saat itu tinggal menerima warisan politik dari pendahulu-pendahulunya, yang pada waktu itu campur tangan Belanda telah ada.

Pada saat menjelang keruntuhan pemerintahan, Belanda tetap mengadakan hubungan dengan raja-raja di Jawa Tengah, termasuk Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakulaman. Kekuasaan untuk mengadakan hubungan ini dilakukan oleh Gubernur Jendral Belanda kepada penguasa tradisional Yogyakarta, yang kemudiaan melahirkan adanya kontrak  politik yang  terakhir diadakan dengan Kasultanan Yogyakarta pada tanggal 18 Maret 1940 yang di sebut” Overeenkomst tusschenhet Gouverment van Nederlandsch Indieen sultanat Yogyakarta”, dan diundangkan dalam Staatsblad 1941 No. 47. Sedang dengan Pakulaman disebut “ Zelfsbestuur Regelan Pakulaman” yang diundangkan staatsblad 1941 No. 577.17 Walaupun nama dari kontrak politik itu berbeda, tetapi jiwa dan isinya pada hakekatnya sama, yaitu mengatur hubungan antar pemerintahan Hindia Belanda dengan penguasa tradisional atau daerah Swapraja.

Kontrak politik itu diadakan setiap ada pergantian raja. Hubungan antara wilayah dari kerajaan-kerajaan itu ada yang secara langsung dengan pemerintah Belanda, tetapi ada juga yang tidak langsung. Wilayah yang langsung berhubungan dengan pemerintah Belanda ialah wilayah kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Kontrak politik itu dapat dibedakan menjadi dua yaitu Long Contract, ditetapkan satu persatu kesatuan Belanda mengenai hubungannya dengan kerajaan yang bersangkutan, dimana dalam kontrak politik itu ditetapkan semua aspek kehidupan yang ada di daerah dan merupakan kesepakatan bersama. Jenis kontrak politik yang kedua adalah Korte Verklaring, memuat pernyataan bahwa kerajaan mengakui kekuasaan Belanda dan mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan, kontrak politik ini hanya dibuat oleh satu pihak yaitu Belanda.18

Pada masa itu, secara birokrasi Sultan disingkirkan dari pemerintahan sehari-hari, yang dipegang oleh Pepatih Dalem dan berfungsi mengepalai bagian Kanayakan. Gubernur Belanda mengontrol pemerintahan Pepatih Dalem, dan Sultan cenderung hanya sebagai simbol di dalam Kraton dan terpisah dari rakyat.. Jadi pemerintah Belanda telah membatasi kekuasaan Sultan secara legal terhadap Kabupaten-kabupaten, sehingga secara sistematis wilayah Yogyakarta dapat dieksploitasi Belanda dengan birokrasi yang dimiliki oleh Kasultanan sendiri yaitu bagian Kanayakan. Begitu pula dengan nasib dari Kadipaten Pakulaman tidak jauh berbeda dengan Kasultanan Yogyakarta, campur tangan Belanda di Kadipaten Pakulaman juga cukup besar. Dalam hal itu Belanda juga mampu mengeksploitasi Kadipaten Pakualaman dengan birokrasi yang ada.

Keadaan-keadaan tersebut memang harus diterima oleh Sultan Hamengku Buwono IX maupun Pakualam VIII, karena politik daerah Yogyakarta memang ada di bawah pemerintah Hindia Belanda dan juga adanya kontrak politik yang semakin membatasi kekuasaan Sultan dan Paku Alam. Kekuasaan Politik pemerintah Belanda di daerah Yogyakarta berlangsung sampai pecahnya Perang dunia II, yang kemudiaan Yogyakarta dapat diduduki oleh Jepang.

Setelah Jepang berkuasa di Indonesia, maka ditetapkan Undang-Undang No. 1 tentang pemerintahan bala tentara Jepang. Dalam UU ini ditentukan bahwa bala tentara Jepang untuk sementara waktu melangsungkan pemerintahan militer di daerah-daerah yang di kuasainya. Selanjutnya ditentukan pula bahwa badan pemerintahan, hukum dan UU dari Belanda untuk sementara diakui, asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer Jepang.19

Pada jaman pendudukan Jepang, Yogyakarta mengalami perubahan susunan pemerintahan. Pada bulan April 1945 terjadi suatu perubahan yaitu Kabupaten Yogyakarta yang dulu mempunyai urusan meliputi daerah Kalasan, Sleman, Godean dipecah menjadi dua yakni: Kabupaten Kota dan Kabupaten Sleman. Kota Yogyakarta tidak mempunyai status Gemeente, jadi masih tetap di bawah pemerintahan Zelfbestuur yang berpusat di Kapatihan Danurejan. Pada masa itu Kemantren Panembahan dan Kemantren Kadipaten dijadikan satu Kemantren Kraton. Sedangkan Kalurahan Tegal Rejo dan Kalurahan Karang Waru dijadikan satu menjadi Kemantren Tegal Rejo. Selanjutnya Kalurahan Kuncen ditambah sebagian Kemantren Matri Jeron di gabung dengan Kemantren Wirobrajan. Dengan perubahan-perubahan ini, maka di dalam kota terdapat dua belas Kemantren dan dua orang Bupati, yaitu Bupati Kota Kasultanan dan Bupati Kota Paku Alaman. Sedangkan Wedana dan asisten Wedana dalam kota dihapuskan serta sebutan mantri Kepala Kampung telah lama diubah menjadi pangreh praja, yang berhubungan dengan Bupati Kota. Hal ini dilakukan Sri Sultan HB IX jauh sebelum Jepang menduduki Indonesia. 20

Pada masa pendudukan Jepang, daerah Yogyakarta mula-mula merupakan daerah pemerintahan militer yang disebut sebagai Yogyakarta Gunseibu yang meliputi Kasultanan dan Paku Alaman. Bulan Juli 1942 oleh pihak militer Jepang diubah statusnya menjadi daerah Istimewa yang dikenal sebagai Yogyakarta Kooti, sedangkan Sultan dan Paku Alam disebut sebagai Yogya Ko dan Paku Alam Ko. Setelah Jepang kalah dari sekutu, pada bulan Agustus 1945, dan saat Proklamasi 1945 pemerintahan Yogyakarta tiada lagi diadakan perubahan. Namun menjelang Proklamasi, oleh Sri Sultan diadakan penambahan dan kebijaksanaan pemerintahan yang mengarah pada kemajuan rakyat yaitu: pendidikan, jawatan pemerintahan umum, ekonomi, yayasan umum dan lain-lain .21

Dengan kekalahan Jepang atas Sekutu, tidak lama kemudiaan Indonesia merdeka yang disambut gegap gempita di seluruh tanah air. Tidak ketinggalan pula masyarakat Yogyakarta, terlebih setelah Sri Sultan HB IX dan Sri Paku Alam menyatakan berada dibelakang negara Indonesia yang baru saja merdeka.

Dengan demikian, Yogyakarta berada dijaman kemerdekaan, sehingga tata pemerintahan disesuaikan dengan tata pemerintahan negara Indonesia yang baru lahir. Dengan adanya pernyataan dari kedua Raja daerah Yogyakarta, maka kedua daerah swapraja tetap bertahan sesuai dengan semangat dan jiwa Proklamasi 17 Agustus 1945. Bahkan pemerintah RI memberikan kedudukan Yogyakarta ini sebagai daerah Istimewa.

Sehubungan dengan keadaan wilayah Indonesia yang gawat, khususnya di daerah Ibukota Jakarta, waktu itu menyebabkan pemerintahan RI mengambil keputusan untuk memindahkan Ibukota RI ke Yogyakarta untuk sementara waktu. Dengan dijadikan Yogyakarta sebagai Ibukota, maka segala gerak langkah pemerintahan RI tetap berada di Yogyakarta dalam mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Mengingat betapa pentingnya peranan Ibukota bagi suatu pemerintahan, terlebih pada masa memperjuangkan dan menegakkan kemerdekaan, maka Yogyakarta selalu mendapat ancaman dari pihak lawan baik dari luar maupun dalam. Oleh karena itu, pihak Belanda senantiasa ingin menghancurkan dan merebut Ibukota Yogyakarta. Untuk menghadapi Belanda ini, pihak pemerintah RI sudah mempersiapkan suatu pemerintahan sipil maupun militer.22

 

 

a.   Pemerintahan Sipil

Pemerintah Sipil mula-mula berpusat di Kepatihan Yogyakarta dibawah pimpinan Sri Sultan HB IX. Pemerintah Sipil di daerah Yogyakarta dilaksanakan oleh Jawatan Praja, yang ditunjuk sebagai pemerintah darurat  didalam kota dengan cara berpindah-pindah. Fungsi dan peranan Jawatan Praja ini sebagai penghubung antara Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah yaitu Sri Sultan HB IX dan Paku Alam VIII dengan segenap aparat pemerintahan dan rakyat yang di lakukan secara sembunyi-sembunyi. Dengan demikian, terjadilah hubungan yang mantap antara Sri Sultan dengan Bupati diseluruh Kabupaten di DIY. Melalui jawatan Praja disampaikan pula petunjuk-petunjuk teknis serta diberikan penugasan-penugasan bagi para Pamong Praja khususnya diluar kota untuk mengadakan kerjasama dengan pihak militer lewat komando Distrik Militer setempat.

b.   Pemerintah Militer

Dalam rangka melaksanakan pemerintah Militer sebagai usaha mewujudkan suatu pertahanan rakyat semesta, baik yang bersumber pada unsur kekuatan bersenjata maupun kekuatan serta dukungan rakyat, telah dirumuskan oleh TNI sejak 5 Mei 1947,  jauh sebelum agresi militer Belanda II. Langkah untuk merealisasikan strategi dan taktik pemerintah militer ini ditempuh melalui peraturan pemerintah maupun keputusan Menteri Pertahanan. Sedangkan pelaksanaan pemerintah militer di DIY, berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1948 tentang Pemerintah Militer di daerah Jawa yang menyatakan bahwa Badan dan Jawatan yang penting dimiliterisasikan dan berlaku hukum militer baginya.  Semua kegiatan yang dilakukan baik pemerintahan sipil maupun militer dapat berjalan dengan baik. Hal ini, dikarenakan selain sikap tegas dari Sri Sultan HB IX dan Paku Alam VIII yang tidak mau bekerjasama dengan Belandadan di sebabkan  karena dukungan dari rakyat yang tetap konskuen tidak mau membantu Belanda. Setiap pemimpin menengah dan bawah didaerah yang diajak bekerjasama dengan Belanda selalu saja ditolak dengan alasan menunggu “Ngrasa Dalem”.23

 

C.  Penduduk

Seiring dengan perkembangan sejarah DIY, penduduk di daerah Yogyakarta inipun mengalami perubahan yang sangat dinamis. Sejak berdirinya kerajaan Mataram sampai kini penduduk Yogyakarta dari masa ke masa semakin pesat perkembangan sejalan dengan pertumbuhan penduduk di Tanah Air. Apalagi saat ini, Yogyakarta merupakan tempat bertemunya masyarakat dari latar belakang yang berbeda-beda, sehingga membentuk suatu masyarakat yang heterogen. Apalagi Yogyakarta sebagai kota pelajar, yang sarat akan sarana dan prasarana pendidikan yang tumbuh subur di wilayah ini. Dengan demikian, mendorong datangnya para pelajar untuk menuntut ilmu guna menyongsong masa depan.

Migrasi secara besar-besaran telah lama terjadi pada waktu Sultan Agung berkuasa. Saat itu Sultan Agung berusaha mendatangkan penduduk dari daerah-daerah yang berhasil ditaklukkan. Cara Sultan Agung merangkul daerah-daerah yang telah ditaklukkan adalah dengan memboyong sebagian besar penduduk ke pusat kerajaan. Oleh karena itu, setelah terjadi penaklukkan lalu diikuti migrasi ke pusat. Dalam konteks ini, migrasi tersebut bukan karena adanya faktor pendorong namun karena adanya faktor penarik yang didasarkan atas kepentingan politik.24

Adanya penduduk yang berasal dari berbagai daerah ini secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tata kehidupan dalam masyarakat. Sejarah Indonesia mencatat banyak kaum intelek yang lahir dan dibesarkan di kota Yogyakarta, mereka ini mempunyai andil yang sangat besar pada saat-saat penting dan menentukan nasib bangsa Indonesia.

Pada  waktu Ibukota RI pindah ke Yogyakarta, diikuti oleh para pemimpin beserta keluarga dan Republiken (pejuang) untuk melanjutkan perlawanan terhadap agresi Belanda. Perpindahan penduduk itu, menyebabkan bertambahnya penduduk kota Yogyakarta dari 17.000 jiwa menjadi 600.000 jiwa.25 Sedangkan dari sumber lain disebutkan bahwa sebelum agresi militer Belanda II, kota Yogyakarta berpenduduk 500.000 jiwa. Keadaannya lebih padat dibandingkan dengan luar kota, karena banyak penduduk atau pengungsi dari Jakarta, Semarang, Jawa Barat, Jawa Timur dan lain-lain yang tinggal di Yogyakarta. Setelah Belanda menduduki Yogyakarta jumlah penduduk menjadi sekitar 300.000 jiwa, karena banyak yang mengungsi ke luar kota. Penduduk Yogyakarta tersusun dalam komponen perjuangan, yang masing-masing mempunyai tugas masing-masing sesuai dengan komponen dan fungsinya. Militansi rakyat ditumbuhkan melalui motivasi kemerdekaan dan kedaulatan. Dimana-mana rakyat melakukan perlawanan baik fisik maupun secara non fisik.26

Sebagian dari mereka ini, tergabung dalam kesatuan-kesatuan juang seperti: TNI, Tentara Pelajar, laskar-laskar rakyat dan bersama-sama rakyat yang lain untuk menghadapi agresi Belanda. Kehidupan mereka inipun berbaur, saling membantu, saling bekerjasama, saling melindungi dengan rakyat yang ada di pedesaan. Akan tetapi dengan jatuhnya kota Yogyakarta ke tangan Belanda tanpa ada perlawanan yang berarti, menyebabkan kepercayaan rakyat kepada TNI menjadi menurun. Hal ini dapat dipahami karena sebagian rakyat tidak mengetahui taktik dan strategi yang dijalankan TNI. Namun dengan keberhasilan TNI, dalam menyakinkan masyarakat, lama kelamaan rakyat sadar dan menjadi mengerti, sehingga tetap terjalin persatuan dalam melaksanakan perjuangan, terlebih pada saat perang gerilya. Ternyata usaha ini dapat berhasil dengan gemilang, terbukti adanya pengakuan dari dunia internasional terhadap kedaulatan negara Indonesia.

 

 

 

D.  Keadaan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Sebagai daerah agraris, sebagian besar masyarakat Yogyakarta mengandalkan kehidupannya pada sektor pertanian, sehingga sangat wajar jika pada masa penjajahan sektor ini, mendapat perhatian dan menjadi andalan dalam usaha mendapatkan bahan mentah murah.  Banyak   masyarakat  yang    diperkerjakan

diperkebunan-perkebunan milik penjajah yang mempunyai nilai ekonomi tinggi di pasaran dunia. Selain itu mereka, masih dikenai kewajiban untuk membayar pajak, kerja paksa dan rodi, serta pada jaman penjajah Jepang banyak yang di jadikan “romusha”, sehingga sebagian besar waktunya hanya untuk memenuhi kekurangan tenaga kerja penjajah. Oleh karena itu, mereka tidak sempat lagi mengembangkan daya kreatifnya dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang sebenarnya sudah ada landasan yang baik.

Keadaan sosial ekonomi masa penjajahan sangat memprihatinkan, terlebih pada jaman pendudukan Jepang.Eksploitasi Jepang terhadap sumber daya manusia, yang sering disebut dengan “Romusha”. Yang dimaksud eksploitasi ialah penguasaan terhadap sumber daya (manusia dan alam) pada negara lain untuk kepentingan sendiri.27 Penghimpunan “Romusha” ini, dimulai pada bulan Oktober 1942 dan berakhir tahun 1944, oleh pemerintah Jepang di sebut sebagai “ serdadu-serdadu ekonomi” diambil dari petani-petani dan pemuda-pemuda yang ada di desa-desa Jawa.28

Daerah Yogyakarta memiliki sumber daya alam, yang memang diperlukan Jepang. Sumber daya alam Yogyakarta berupa tanah pertanian yang relatif subur untuk tanaman pangan, baik padi maupun palawija. Secara umum Jepang membutuhkan sumber-sumber alam Indonesia untuk keperluan perang, dan inilah yang tetap diutamakan. Hal ini, dikarenakan Jepang miskin akan sumber daya alam , terutama bahan pangan karena tanah di Jepang tidak produktif untuk bidang pertanian.

Anjuran penyerahan “Romusha” ini, harus efektif, cepat dan terencana. Penderitaan rakyat inipun masih ditambah lagi dengan menyuruh masyarakat menyediakan bahan pangan untuk keperluan tentara Jepang, sehingga menimbulkan kemlaratan dalam masyarakat. Akibat lain dengan kebijaksanaan Jepang banyak perampokan-perampokan yang dilakukan oleh penduduk itu sendiri. Untuk menghadapi permintaan Jepang yang demikian ini, untunglah Sri Sultan Hamengku Buwono IX cukup pandai “mengelabuhi” dengan cara menyembunyikan angka-angka statistik yang sebenarnya, baik menyangkut jumlah penduduk, hasil panenan padi maupun jumlah populasi ternak. Dengan cara menyusun statistik palsu, bahkan Beliau dapat menyakinkan kepala pemerintah pendudukan Jepang di Yogyakarta bahwa daerahnya sangat minus.

Dengan alasan dasar agar wilayahnya dapat membantu  menyumbangkan hasil bumi untuk bala tentara Jepang seperti yang diinginkan, maka Sri Sultan HB IX berdiplomasi agar diberikan bantuan untuk membangun sarana irigasi. Tidak disangka ternyata berhasil dan memperoleh dana dari pemerintah Jepang untuk pembangunan sarana tersebut. Manfaat lain dari pembangunan proyek saluran adalah terhindarnya ratusan sampai ribuan warga Yogyakarta dari panggilan romusha.29

Keadaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Yogyakarta yang memprihatinkan inipun berlanjut sampai pada periode kemerdekaan. Bahkan pada masa perang kemerdekaan situasinya sangat buruk. Pengaturan ekonomi saat itu bersifat “ekonomi darurat perang”. Dalam keadaan demikian Yogyakarta harus menerima konsekuensi dengan dijadikan sebagai Ibukota RI. Hal ini, karena selain dengan datangnya pengungsi dari berbagai daerah, juga adanya blokade dari Belanda.

Untuk menghadapi keadaan tidak menentu pemerintah mengambil kebijaksanaan dengan mengeluarkan alat pembayaran resmi yang berlaku di negara Indonesia, yaitu Uang Republik Indonesia atau” ORI”.30 Alat pembayaran ini tidak hanya bermakna politis, namun juga sebagai jalan untuk menyehatkan perekonomian kita. Suasana yang tidak tentram berlanjut sampai berakhir perang kemerdekaan. Dengan adanya pengakuan kedaulatan negara Indonesia dari dunia internasional, baru kemudiaan pemerintah mulai mengadakan perbaikan-perbaikan sarana-prasarana yang ada, kemudiaan diikuti dengan pembangunan sektor-sektor pendukung lainnya.

BAB III

YOGYAKARTA SEBAGAI IBUKOTA RI

 

 

Dengan semakin gentingnya suasana Ibukota Jakarta, yang disebabkan adanya teror-teror dari Belanda yang membonceng NICA, membuat terancamnya para pemimpin kita. Oleh karena itu, pada tanggal 4 Januari 1946 pemerintah Republik Indonesia mengambil keputusan untuk memindahkan Ibukota untuk sementara waktu, dengan alasan demi keamanan dan menyempurnakan organisasi dalam negeri. Dengan suasana yang demikian itu, maka para pemimpin kita tidak akan melaksanakan tugasnya untuk mengatur negara dengan tenang. Yogyakarta dianggap lebih tepat untuk menjadi Ibukota atau pusat pemerintahan negara pada waktu itu. Dipilih kota Yogyakarta, karena adanya alasan aspek dukungan segenap lapisan masyarakat Yogyakarta dibawah pimpinan Sri Sultan HB IX dan Paku Alam VIII, kecuali itu disebabkan  pula karena desakan dari Badan Pekerja KNI DIY, yang melihat bahwa daerah Yogyakarta cukup aman dan dapat menjamin terlaksananya roda pemerintahan RI pada masa perjuangan.31

Sehubungan dengan kepindahan Presiden dan wakil Presiden dari Jakarta ke Yogyakarta, maka ikut pula beberapa kementrian, dengan demikian maka secara berangsur-angsur kota Yogyakarta menjadi pusat pemerintahan RI. Dengan pindahnya pusat RI dari Jakarta ke Yogyakarta, baik eksekutif maupun legislatif, maka secara positif kota Yogyakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia. Oleh karena segala derap langkah perjuangan untuk menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan berdampak luas bagi kota Yogyakarta dan daerah sekitarnya.

 

A. Yogyakarta Sebagai Wadah Kegiatan Pemerintahan Republik Indonesia         Untuk Sementara

1.   Bidang Pemerintahan

Berpindahnya Ibukota atau pusat pemerintahan, menimbulkan instansi-instansi dan jawatan-jawatan pemerintahan harus melaksanakan tugasnya di Yogyakarta. Namun organisasi pemerintahan belum dapat berjalan secara sempurna, sebagaimana yang dikehendaki. Bahkan Bung Karno menggambarkan cara kerja pemerintahan waktu itu seperti sebuah “Perkumpulan Penggarong”. Tentang hal ini Bung Karno melukiskan di dalam kata-kata:

“Caranya kami bekerja jauh daripada cara suatu pemerintah yang wajar, ia lebih mirip dengan cara suatu perkumpulan penggarong. Kami tidak punya apa-apa. Tidak punya mesin ketik, tidak punya alat tulis, apalagi pesawat terbang, satu-satunya perlengkapan radio yang dapat di selamatkan adalah barang keluaran tahun 1935”.32

 

Pindahnya pusat Ibukota RI ke Yogyakarta ini, memiliki arti yang cukup unik dan menarik. Kota Yogyakarta jadi dua pusat pemerintahan yang masing-masing memiliki nama besar, yaitu:

Pertama, Sebagai pusat pemerintahan DIY yang saat ini, merupakan bagian dari negara kesatuan RI, didasari atau tidak, tentu sedikit banyak mewarnai kebesaran Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman,yang tempo dulu masing-masing pernah diakui sebagai kerajaan (Negara yang teratur).

Kedua, menjadi pusat Ibukota negara RI, satu negara besar yang baru lahir dengan tata pemerintahan sendiri yang sudah tentu lebih modern dan komplek.

Dengan demikian, kedua pemerintahan (yang satu menjadi bagiannya dan yang lain menjadi induknya) berjalan bersama dan saling menopang dalam upaya menegakkan pemerintahan di Indonesia. Disatu pihak pemerintahan RI (sebagai pemerintahan pusat dan induknya) akan dapat mengambil manfaat dari potensi baik wilayah, rakyat maupun pimpinan yang ada di Yogyakarta. Disamping itu dengan dekatnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah DIY, menyebabkan pemerintah daerah DIY akan lebih lancar dalam melaksanakan pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundangan yang harus disahkan oleh pusat.

2.   Bidang Politik

Berpindahnya Ibukota ke Yogyakarta telah ikut mempengaruhi kegiatan kepartaian di Yogyakarta. Sejak dikeluarkan Maklumat Pemerintah tentang pembentukan partai politik tertanggal 3 November 1945, di Indonesia mulai bermunculan partai politik. Kegiatan parpol pada tahun 1946, di Yogyakarta menjadi semakin meningkat. Disamping Yogyakarta menjadi pusat kedudukan partai-partai politik, tahun itu direncanakan akan ada pemilihan umum. Akan tetapi pemilu tidak jadi dilaksanakan, sebab baru menghadapi sengketa politik dengan Belanda. Ternyata pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda telah melancarkan agresi Militer I, sehingga Belanda telah melanggar persetujuan Linggarjati. Oleh karena itu, Belanda mendapat protes dari dunia internasional, kemudiaan tercapailah persetujuan renville yang isinya benar-benar merugikan Indonesia. Hasil perjanjian Renville menimbulkan rasa tidak puas diberbagai pihak, sehingga kabinet Amir Syarifuddin jatuh. Hal ini menyebabkan Amir sakit hati dan kemudiaan bergabung dengan gerakan PKI, tepatnya pada tanggal 18 September 1948 melancarkan pemberontakan di Madiun.33 Sebagai akibatnya Peristiwa Madiun” tersebut anggota-anggota Dewan Daerah yang tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat sebanyak 31 orang di tahan, yaitu dari Partai Sosialis, Partai Buruh, SOBSI, BTI, dan Pesendi. Dua hari kemudiaan Badan Pemerintah mengadakan “sidang darurat” guna meninjau keadaan dan selanjutnya mengambil keputusan terhadap soal-soal yang urgen dan perlu dilaksanakan.

Dalam suasana yang sangat memprihatinkan, Belanda mengadakan agresi Militer yang kedua, dan langsung diarahkan ke Ibukota Yogyakarta, yang akhirnya Yogyakarta dapat diduduki. Presiden dan wakil Presiden serta beberapa pejabat tinggi lainnya ditawan Belanda. Sebelum para pemimpin RI ditangkap – ditawan Belanda, mereka dapat melaksanakan sidang kabinet secara kilat. Dalam sidang itu diputuskan memberikan mandat melalui radiogram kepada menteri Kemakmuran Mr. Syafrudin Prawironegara di Sumatra, agar membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Mandat serupa juga diberikan kepada Dr. Sudarsono dan Mr. A. A Maramis yang berada di  New Delhi, dengan maksud apabila Mr. Syafrudin gagal dalam membentuk pemerintahan darurat di Sumatra, untuk di kuasakan kepada keduanya membentuk Encile Gauverment Republik Indonesia di India.34 Selain disepakatinya Belanda menyerang Ibukota, baik Presiden dan wakil Presiden serta Perdana Menteri tetap tinggal di Ibukota dengan konsekuen di tawan, sementara pimpinan angkatan perang dan seluruh pasukan ke luar kota untuk melakukan perang gerilya. Sehubungan dengan kennyataan itu, maka di Jawa Tentara dan Teritorium Jawa, Kolonel A. H. Nasution pada tanggal 22 Desember 1948 mengumumkan berdirinya pemerintahan Militer untuk Jawa.

3.   Bidang Ekonomi

Kegiatan ekonomi rakyat dimasa revolusi fisik sungguh sangat buruk. Keadaan ini sudah di mulai sejak jaman Jepang sampai pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pengaturan ekonomi kita, ketika itu bersifat “ekonomi darurat perang’’. Dalam situasi demikian, daerah Yogyakarta harus menerima akibat tindakan blokade ekonomi yang di lakukan oleh Belanda yang berusaha menutup jalur-jalur ekonomi DIY. Selain itu juga, jumlah penduduk Yogyakarta setiap hari bertambah sebagai akibat kedatangan para pengungsi yang berasal dari berbagai daerah.35

Faktor-faktor pendorong kesulitan dalam masalah ekonomi bagi rakyat timbul, selain karena adanya keadaan keamanan yang belum stabil, juga karena banyaknya pengungsi dari kota ke desa. Pada awalnya para pengungsi ini, masih dapat di jamin oleh masyarakat desa, namun kemudiaan menjadi beban yang berat bagi rakyat.Terpaksalah para pengungsi melakukan kegiatan ekonomi, sebagai contoh bertani, berternak, berkebun  di pedesaan, yang hasilnya dapat dipergunakan untuk kebutuhan hidup. Kegiatan sosial, seperti gotong royong, rembug desa, yang semula ada di desa berubah menjadi jual beli. Disamping itu, sulitnya hubungan antar luar kota dengan dalam kota Yogyakarta, akibat gerakan militer Belanda ataupun gerakan gerilya TNI menyebabkan pula sulitnya bahan pangan di dalam kota. Bahkan dalam masa-masa awal Belanda di kota Yogyakarta, roda  pemerintahan dapat dikatakan berhenti. Toko-toko, perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha perekonomian menjadi tidak berjalan. Keadaan pasar menjadi sepi, karena adanya jam malam yang diumumkan oleh militer Belanda. Kesulitan bahan pangan di dalam kota ini, menyebabkan sebagian penduduk terpaksa makan dedaunan. Keadaan demikian, berangsur-angsur dapat berjalan kembali setelah adanya jalur perdagangan antar kota dan desa, walaupun secara sembunyi-sembunyi dan penuh resiko tinggi. Selain itu, adanya kampanye Belanda untuk menarik simpati rakyat, melalui jawatan sosial dengan membagi-bagi bahan pangan, sehingga dapat dimanfaatkan oleh rakyat untuk sedikit mengatasi kesulitan ekonomi, khususnya masalah pangan, tanpa harus memihak pada Belanda. 36

Untuk memperbaiki perekonomian ini, pemerintah pada tanggal 5 Juli 1946 mendirikan BNI, yang merupakan Bank umum pertama milik Pemerintah Republik Indonesia dengan menempati gedung bekas Javasche Bank Yogyakarta. BNI resmi di buka pada bulan Agustus 1946, dan untuk pimpinan pertama di tunjuk Margono Djojohadikusumo.Selanjutnya dalam usaha menghadapi blokade ekonomi Belanda yang semakin ketat, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 17 tanggal 1 Oktober 1946 tentang “Oeang Repoeblik Indonesia” atau ORI.Sedangkan sebagai tindak lanjut dikeluarkan Undang-Undang Nomor. 19 tanggal 25 Oktober 1946 yang mengatur penukaran uang rupiah Jepang yang berlaku di Indonesia pada waktu itu, diantaranya  sebagai berikut:

  1. Lima puluh rupiah uang Jepang disamakan dengan satu rupiah ORI.
  2. Di luar Jawa dan Madura, seratus rupiah uang Jepang sama dengan satu rupiah uang ORI.

Uang Republik Indonesia tersebut mulai berlaku pada tanggal 29 pukul 24.00, menjelang tanggal 30 November 1946. Sejak keluarnya mata uang tersebut, harga-harga mulai turun, tetapi tidak lama persediaan barang-barang menipis dan peredaran barang dari luar tidak ada sebagai akibat dari blokade ekonomi dari pihak Belanda. Hal ini, pada gilirannya menimbulkan penderitaan rakyat, sehingga melahirkan perdagangan gelap menjadi semakin merajalela.

Ternyata Uang Republik Indonesia ini, tidak  hanya   bermakna   politis tetapi

dimaksudkan untuk menyehatkan jalannya perekonomian Indonesia, karena uang Jepang ketika itu telah mengalami inflasi yang sangat parah. Makna politik dengan di keluarkan “ORI” itu adalah untuk menjadi alat perjuangan bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi Belanda. Dimasa perang kemerdekaan, dengan ekonomi darurat perang, kehidupan sektor ekonomi berada didalam pengendalian pemerintah. Peranan golongan swasta terdesak, namun demikian golongan ini tetap berusaha untuk memainkan perannya dalam usaha perekonomian negara. Namun satu hal yang menganggu masalah ekonomi berkaitan erat dengan soal politik yaitu mengenai alat pembayaran yaitu “ORI” dan sesudah Belanda memasuki Yogyakarta beredar pula uang merah Belanda atau dikenal dengan uang federal. Pada awalnya rakyat merasa ragu-ragu dan takut untuk menerima uang Belanda ini, sebab mengandung resiko yang sangat besar yaitu barang siapa yang menerima dan menggunakan uang musuh , oleh kalangan para pejuang kita akan dianggap membantu Belanda dan dicap sebagai pengkhianat Bangsa. Akan tetapi berhubung adanya tekanan-tekanan moril dan ekonomi Belanda, maka akhirnya rakyat menerima juga uang Belanda, disamping tetap menggunakan “ORI”.

Sektor lain dari segi perekonomian, khususnya sesudah Belanda menyerang Yogyakarta, yakni bidang pertanian. Selama masa perjuangan bersenjata, tidak ada sumber lain yang masih hidup selain pertanian. Para petani memegang peranan penting, sebab selain menjadi tempat berlindung bagi pengungsi dari kota, juga sumber logistik para pejuang. Bahkan tidak jarang mereka menjadi pembantu intelijen bagi para gerilyawan. Keadaan yang sulit dalam segi ekonomi yang melanda rakyat ditambah dengan tindakan bersenjata dari pihak militer Belanda, membuat rakyat benar-benar menderita. Tetapi jiwa dan semangat rakyat Yogyakarta pada khususnya dan Indonesia pada umumnya tetap jiwa dan semangat Republik , serta tetap setia untuk menegakkan dan mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.37

4.   Bidang Sosial dan Budaya

Menjadikan kota Yogyakarta sebagai Ibukota negara Republik Indonesia, ketika itu merupakan suatu pilihan yang tepat. Semangat kemerdekaan yang tinggi dari penduduk dan didukung oleh sikap tegas dari Sri Sultan merupakan modal besar . Kota Yogyakarta saat itu berada dalam suasana “demam” kemerdekaan. Nampaklah rakyat menyambut peristiwa itu dengan semangat yang tinggi. Seperti yang diceritakan oleh Ali Sastroamidjojo, sebagai berikut:

“ Suasana Yogyakarta waktu itu adalah suasana kebebasan dan keamanan. Tetapi terasa sekali sebagai suatu kota yang hidup di tengah-tengah pergolakan revolusi. Banyak pemuda-pemuda berambut gondrong dan bersenjata masih berkeliaran. Pada umumnya pakaiannya compang-camping. Sikap dan tingkah laku mereka masih seperti pejuang-pejuang yang baru saja menang perang… dan dengan tingkah laku yang serba serampangan inilah yang merupakan kekuatan revolusi kita, tanpa mereka ini mungkin sejarah kemedekaan negara kita akan lain, sekali keseduhannya”.38

Berpindahnya Ibukota RI dari Jakarta ke  Yogyakarta,  membawa   perubahan yang sangat besar, karena dengan cara mendadak kota Yogyakarta telah di banjiri penduduk yang berasal dari Jakarta dan  penduduk dari daerah lain. Oleh karena itu, Yogyakarta mengalami bermacam-macam kesulitan terutama dalam soal perumahan, baik untuk keperluan kantor-kantor kementrian atau jawatan-jawatan, dan juga sebagai tempat tinggal. Namun hal itu, akhirnya dapat diterima dengan tangan terbuka oleh penduduk Ibukota, sehingga hampir semua kepala rumah tangga dengan senang hati menerima kedatangan mereka.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, telah menyerahkan semua gedung-gedung untuk keperluan para pemimpin negara dan keperluan kantor-kantor kementrian dan jawatan-jawatan. Bagaimanapun juga, Ibukota kita menerima kewajiban yang sangat berat sampai batas kekuatan yang terakhir. Mereka melakukan hal ini semua, karena berkeyakinan bahwa ini merupakan “panggilan suci” untuk kepentingan Nusa dan Bangsa.39

Partisipasi lain dari masyarakat Yogyakarta dimasa revolusi adalah munculnya “dapur umum serta peranan PMI” , ini merupakan bentuk partisipasi dari kaum ibu,anak-anak. Karena kaum muda sudah mengungsi keluar kota atau aktivitas bergerilya. Para wanita yang tinggal dalam kota juga tidak tinggal diam. Mereka mengorganisasi dapur umum untuk memenuhi kebutuhan gerilyawan yang masuk kota. Di antara mereka terdapat antara lain Sulianti Sulaiman, Ny. Budiharjo, Kurianingrat dan Ibu Ruswo.  40 Selain itu, merupakan realisasi dari tindak kebiasaan gotong royong, sifat ringan tangan dan saling tolong menolong pada hakekatnya ciri kepribadian bangsa Indonesia.

Pada masa pendudukan pemerintahan Belanda, Sri Sultan Hamengku Buwono IX merupakan tokoh sentral bagi para pejuang. Keadaan kota Yogyakarta sangatlah memprihatinkan, semua pejabat dari tingkat tinggi sampai rendah dapat dikatakan semua menderita. Uang gaji tidak ada, sedangkan keluarga harus makan. Dalam keadaan demikian, tidak jarang pilihan bagi seseorang adalah tetap setia kepada RI, karena lebih baik menderita daripada pindah kerja pada Belanda dan hidup berkecukupan. Sultan Hamengku Buwono IX melihat penderitaan banyak orang disekelilingnya tidak tinggal diam, Beliau membuktikan sikap konsekuen terhadap anjurannya sendiri dalam pidato radio, agar setiap orang bersedia mengorbankan apa saja bagi keselamatan Republik. Beliau tanpa ragu-ragu membuka peti harta kraton dan membagi-bagikan pada rakyat yang memerlukan. Uang perak Gulden Belanda disumbangkan bagi orang yang berpangkat tinggi sampai mereka yang berpangkat rendah. Tidak hanya terbatas pada bantuan perorangan yang di berikan , tetapi juga keperluan pasukan bergerilya untuk melawan Belanda dan bagi PMI sebagian dibiayai dari uang perak persediaan Kraton Yogyakarta.  41

Masa revolusi ini , ternyata tahta Sri Sultan Hamengku Buwono IX benar-benar di serahkan pada rakyat. Perhatian sebagian besar dicurahkan bagi rakyat, maka bukan hal yang aneh, bila Kraton Yogyakarta dipergunakan untuk kepentingan rakyat banyak. Sebagai bukti, atas kehendak Sri Sultan HB IX mulai dari Pagelaran sampai Bangsal Witana dan kanan kiri dipakai untuk kepentingan Perguruan Tinggi Negeri Universitas Gajah Mada. Demikian pula dengan rumah sakit Sardjito awalnya juga dari dalam Kraton Kasultanan Yogyakarta.

Keadaan yang serba tidak menentu, ternyata sangat mempengaruhi prilaku dan kehidupan masyarakat. Hal ini pada hakekatnya dapat dipahami, karena masa itu bangsa Indonesia dihadapkan suasana perjuangan. Oleh karena itu, kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat,  menyebabkan karya-karya dihasilkan para budayawan sangat didominasi oleh jiwa serta ekspresi perjuangan. Jiwa nasionalisme dan patriotisme inilah, nantinya menjadi pilar yang sangat kokoh dalam usaha mempertahankan kemerdekaan RI. Sebagai contoh: Dengan berdirinya Perguruan Taman Siswa di Yogyakarta pada tanggal 3 Juli 1922, di bawah pimpinan Ki Hajar Dewantara, kebudayaan di Indonesia bisa menyaring kebudayaan dari luar, sebab Taman Siswa merupakan badan perjuangan yang berjiwa nasional dengan menggunakan kebudayaan sendiri sebagai dasar perjuangan, sehingga masyarakat Indonesia dapat menghargai kebudayaan yang berkembang di Indonesia terutama pada masa perang kemerdekaan. Salah satu budayawan Indonesia adalah Nugroho Notosusanto. Ia merupakan salah satu saksi sejarah pada masa revolusi, dengan melihat peristiwa revolusi kemerdekaan. Hasil karya yang pernah diciptakannya adalah Bertajuk Hujan Kepagian.

5.   Bidang Kemiliteran dan Perjuangan

Sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945, menghasilkan keputusan untuk tidak segera membentuk tentara reguler, melainkan membentuk “Badan Penolong Keluarga Kurban Perang”, yang secara terorganisasi merupakan sebuah Badan Keamanan Rakyat (BKR). Di dalam Undang-undang pembentukannya, fungsi BKR secara samar-samar disebutkan untuk memelihara keamanan bersama-sama dengan rakyat dan badan-badan negara yang bersangkutan.42

BKR akan ditempatkan dibawah pengarahan KNIP, dan cabang-cabangnya akan dibentuk disemua tingkat pemerintahan yang lebih rendah, di bawah pengawasan cabang-cabang Komite Nasional Indonesia (KNI) didaerah. Pemuda-pemuda dengan berbagai latar-belakang diperbolehkan masuk BKR. Namun yang diutamakan terutama bekas anggota-anggota PETA, sedangkan pimpinan BKR terutama jatuh ke tangan opsir-opsir PETA.Korps perwira BKR dengan cepat merasa terikat kepada pemerintah, dan disiplin umumnya jauh lebih baik bila dibandingkan dengan organisasi-organisasi kelaskaran yang   menolak      untuk

dilebur ke dalam BKR dan pada umumnya tetap bersikap biasa menerima perintah dari pemerintah. Hambatan yang paling besar bagi BKR untuk mencapai tingkat efisiensi militer yang lebih tinggi adalah tidak adanya sebuah komando yang terpusat yang dapat mengangkat anggota-anggota korps perwira.

Pendaratan sekutu pada akhir Setember 1945 memaksa pemerintah untuk mempertimbangkan persoalan menentang invasi Belanda atau memperjuangkan kemerdekaan nasional, melalui perundingan dengan Belanda. Untuk itulah , maka pemerintah Indonesia harus memperkuat Angkatan Bersenjata agar dapat tetap menguasai suatu situasi politik yang mengancam kehidupan bangsa Indonesia.

Maka tanggal 5 Oktober 1945 BKR diubah menjadi” Tentara Keamanan Rakyat” (TKR) yang berfungsi memelihara keamanan dalam negeri dan bukan menghadapi musuh luar negeri. Wakil Pesiden Moh. Hatta memanggil mantan mayor KNIL Oerip Soemohardjo ke Jakarta dan diberikan tugas untuk membentuk susunan organisasi TKR (Tentara Keamanan Rakyat)43. Akhirnya Oerip Soemohardjo berhasil menyusun organisasi Markas Tertinggi TKR beserta komandan-komandannya.44 Sehubungan Oerip Soemohardjo pada waktu itu bertempat tinggal di Yogyakarta, maka panggilan dari Jakarta bagi Bapak Oerip Soemohardjo melalui KNI DIY. Setelah kembali dari Jakarta, beliau lapor lagi pada KNI DIY dan minta bantuan KNI DIY, supaya di usahakan gedung untuk Markas Tertinggi Tentara Keamanan Rakyat.Dengan demikian, Pemerintah Pusat RI masih tetap berada di Jakarta, dan Markas Tertinggi TKR telah berkedudukan di Yogyakarta. Markas tertinggi TKR , dipimpin oleh beliau sebagai Kepala staf. 44

Berkaitan dengan itu untuk menghimpun dan mengkoordinasikan timbulnya pasukan-pasukan bersenjata, Republik mengambil sikap yang secara simbolis lebih militan. Pada tanggal 1 Januari 1946 Kementrian Keamanan diubah nama menjadi Kementrian Pertahanan, suatu isyarat bahwa kementrian sekarang mendapat tanggung jawab yang lebih luas. Dalam waktu yang bersamaan, Tentara Keamanan Rakyat menjadi “Tentara Keselamatan Rakyat”, namun nama ini pun masih belum memuaskan dan pada tanggal 24 Januari, TKR diberi nama baru sebagai “ Tentara Republik Indonesia”(TRI). Selain itu, dibentuk pula sebuah panitia besar untuk Reorganisasi Tentara dengan Letjen Oerip Soemohardjo sebagai ketuanya, dengan tugas mencari jalan untuk meningkatkan efisiensi tentara, sebagai suatu kekuatan mengenai pembentukan laskar rakyat sebagai pembantu TKR. Demikianlah dua macam tindakan pemerintah yakni pertama membentuk TKR dan kedua memberikan kesempatan untuk membentuk kelaskaran dengan maksud untuk memperkuat perjuangan, tetapi ternyata justru menimbulkan konflik dan bentrokan senjata yang dapat memperlemah perjuangan.

Namun dengan di bentuknya TKR,  hal ini tidak berarti bahwa seluruh rakyat yang terhimpun dalam TKR tidak tertampung tidak berarti lantas berhenti berjuang dalam persenjataan, melainkan melanjutkan perjuangan bersenjata dalam bentuk barisan atau laskar. Keberadaan barisan atau laskar ini, ditetapkan melalui penetapan pemerintah No. 6 tahun 1945, kemudiaan setelah dikeluarkan Maklumat Pemerintah 3 November 1945 tentang pendirian partai-partai politik, maka barisan atau laskar yang telah terbentuk ini bergabung dalam salah satu partai politik . Hal ini di sebabkan antara lain kecocokan ideologi dan upaya untuk mendapatkan dukungan logistik dan lain-lain, demi kelanjutan hidup barisan atau laskar , maka berdasarkan peraturan Dewan pertahanan Negara No. 9 tahun 1946 pasal 9, pejuang bersenjata ini dikelompokkan menjadi:

  1. Organisasi Laskar dipimpin oleh:
    1. Dewan Kelaskaran Pusat untuk yang berada di Jawa.
    2. Dewan Kelaskaran Seberang untuk luar Jawa.
  2. Organisasi Barisan Perjuangan dipimpin oleh Biro Perjuangan, yang terbagi menjadi dua, yaitu:

a.       Inspektorat Pusat.

b.      Inspektorat Barisan untuk tiap karesidenan.

Untuk dapat memperoleh efisiensi dan efektivitas kekuatan bersenjata dalam

menghadapi Belanda, diusahakan penyatuan laskar, barisan dan TRI dalam suatu wadah tentara Nasional. Pada tanggal 5 Mei 1947 Presiden RI mengeluarkan penetapan pembentukan panitia penyatuan TRI dan laskar menjadi suatu organisasi tenatara. Panitia itu diketuai oleh Presiden, sedangkan tugas panitia ini adalah menyatukan TRI dan laskar-laskar yang berjalan kurang lancar. Kesulitan utama ialah karena laskar-laskar itu di bawah kekuasaan partai-partai atau golongan yang tidak rela menyerahkan pasukan pada pemerintah. Namun, berkat usaha Presiden dan Wakil Presiden serta Panglima Besar , maka pada tanggal 7 Juni 1947 dibentuklah “Tentara Nasional Indonesia”.45

 

B.  Tantangan dan Usaha Menghancurkan  Kedaulatan Republik  Indonesia

Setiap usaha untuk mewujudkan suatu cita-cita luhur, ternyata tidak semudah

membalikkan tangan. Hal ini dialami oleh bangsa Indonesia, disaat bangsa Indonesia mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan. Pada waktu itu bangsa Indonesia dihadapkan persoalan-persoalan dalam negeri maupun permasalahan dengan kedatangan Belanda yang ingin tetap menguasai negara Indonesia.

 

1.   Konflik Dalam Negeri

Persoalan dalam negeri yang timbul, pada dasarnya dilandasi oleh konflik-konflik antar golongan dan pribadi para pemimpin bangsa. Diantara konflik golongan itu, disebabkan adanya rasa tidak puas dengan kebijaksanaan yang

ditempuh oleh pemerintah dalam menghadapi perselisihan dengan pihak Belanda.Terjadi konflik dalam negeri ini dipengaruhi oleh pihak Belanda, terutama:

a.   Aksi Militer Belanda I

Tahun 1946 adalah tahun kedua revolusi Indonesia ditandai dengan kesulitan dibidang militer, politik, ekonomi. Politik Belanda memang ditujukan untuk lebih menekan kesulitan-kesulitan tesebut, sehingga impiannya untuk menghancurkan RI benar- benar menjadi kenyataan. Dalam hal ini, Kabinet Syahrir III yang sedang berkuasa ingin melanjutkan berunding dengan Belanda agar terselesaikan masalah-masalah politik, dengan hasil Persetujuan Linggarjati, namun Persetujuan Linggarjati ini di tentang keras oleh banyak orang, karena isinya merugikan pihak RI. Pro dan Kontra yang terjadi setelah persetujuan Linggarjati memang sangat kelihatan, baik dipihak RI maupun Belanda. Sehubungan dengan kelemahan militer Indonesia, maka adanya perjanjian itu kemudiaan memungkinkan pihak I Indonesia untuk memperoleh kesempatan yang baik guna mengadakan tindakan konsolidasi.46 Kemudiaan karena pertentangan antara pro dan kontra sukar di atasi, tanggal 29  Desember 1946  Presiden Soekarno mengambil tindakan tegas sebagai penengah, dengan mengeluarkan Peraturan Presiden No. 6 tahun 1946, yang bertujuan menambah anggota baru dari Jawa dan Sumatra.47 Peraturan Presiden di pertahankan Hatta dalam sidang KNIP di Malang tanggal 25 Februari 1947, meyatakan bahwa sampai saat ini Presidenlah yang menunjuk dan mengangkat KNIP . Jadi peraturan Presiden tesebut syah.Hatta saat itu mewakili Presiden yang sedang pergi ke Yogyakarta, bertindak tegas yaitu mempersilahkan KNIP untuk mencari Presiden dan wakil Presiden baru, apabila Peraturan Presiden No. 6 tahun 1946 disetujui artinya pidato itu hasilnya baik, dan akhirnya dapat diterima,   sehingga naskah Linggarjati disetujui.48 Selanjutnya dengan resmi tanggal 25 Maret 1947 naskah Linggarjati di tandatangani oleh Syahrir sebagai wakil delegasi Indonesia dan komisi Jendral sebagai wakil delegasi Belanda. Namun persetujuan Linggarjati tidak membawa situasi kehidupan lebih baik di negara masing-masing.

Persetujuan Linggarjati di jadikan alasan Belanda untuk lebih menekan pihak RI yang di wujudkan melalui Agresi Militer Belanda I, sehingga pelaksanaan persetujuan Linggarjati menambah dan meningkatkan kekuatan militer di Indonesia. Sebetulnya Agresi Militer Belanda I, sudah dapat dibaca oleh TNI. Terbukti persiapan Belanda menjelang tanggal 20 Juli 1947. Pernah pemerintah RI memprotes kepada PBB, bahwa jumlah tentara Belanda mengalir deras ke wilayah RI. Tetapi tidak memperoleh jawaban yang memuaskan. Untuk mengatasi situasi, pemerintah meningkatkan politik diplomasi lebih intensif. Tanpa memperhitungkan peringatan dari dunia internasional Belanda menyerang Republik dari segala jurusan, Belanda memblokade seluruh bidang militer, politik, ekonomi. Ambisi Belanda untuk menghancurkan RI memang tidak dapat disembunyikan lagi. Gubernur Jendral Van Mook didukung oleh pembantu-pembantu sipil dan militer seperti Jendral H. Spoor dan LaksamanaPinke, berpendapat bahwa persoalan Indonesia hanya dapat dipecahkan dengan tindakan militer yaitu menghancurkan Ibukota RI. Mereka menyebut Yogyakarta sebagai sumber wabah dan tidak melihat suatu manfaat dalam perundingan damai, karena mereka beranggapan bahwa persetujuan akan direbut oleh Republik.49 Sebelum dilaksanakan Agresi I atas RI, Elink Schuurman dan Spoor tanggal 27 Mei 1947 menyampaikan nota yang harus dijawab RI dalam 14 hari, yang berisi 50 :

a.   Membentuk pemerintahan peralihan bersama.

b.  Garis demarkasi hendaknya diadakan dalam Konferensi Malino seperti NIT,   Kalimantan, Bali harus dihentikan.

c.  Sehubungan dengan tugas tentara, harus diadakan pembicaraan bersama mengenai pertahanan negara. Untuk ini sebagian Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Kerajaan Belanda ditempatkan di RI.

Dengan segala cara Syahrir menjawab nota Belanda. Tetapi konsesi yang terpaksa di berikan Syahrir untuk penyelesaian konflik banyak mendapat tantangan keras dari partai-partai lain. Karena begitu banyak yang menentang politiknya, maka pada tanggal 27 Juni 1947 Syahrir secara resmi mengembalikan mandatnya kepada Presiden, dan digantikan Amir Syariffudin sebagai Perdana Menteri pada tanggal 3 Juli 1947.

Nota Belanda yang diserahkan pada tanggal 29 Juni 1947 tetap mendesak agar diterimanya semua usul-usulnya, meliputi:51

a.  Pengakuan pihak RI bahwa selama masa peralihan kedaulatan masih ditangan   Belanda dan dilaksanakan di Indonesia oleh wakil Tinggi Mahkota.

b. Hubungan RI dengan luar negeri harus diakhiri.

c. Pemulihan   hak milik  orang     asing harus segera  dilaksanakan

d. Pembentukan polisi bersama.

Menghadapi nota Belanda, Amir menyerahkan nota jawaban pada tanggal 5 Juli 1947, dengan isi pokoknya yaitu:

a.   RI menerima bahwa selama masa peralihan kekuasaan de jure masih ditangan Belanda dan dilaksanakan oleh Wakil Tinggi Mahkota.

b. Pengakuan RI atas kekuasaan de jure Belanda tidak usah menghapuskan hubungan RI dengan luar negeri.

c.   Soal pemulihan hak orang asing perlu dibicarakan lebih lanjut.

d.  RI menolak Kepolisian Bersama, tetapi setuju akan pembentukan Jawatan Keamanan Umum Pusat dimana negara bagian mempunyai wakil didalamnya. Tiap negara anggota akan memelihara kepolisiannya sendiri dan hanya menggunakan kepolisian di daerahnya masing-masing..

Ternyata Belanda tidak puas dengan jawaban dari RI diatas karena itu   memberi ultimatum baru, yang berisi:52

a.  RI harus menghentikan segala tindakan permusuhan, pengrusakkan atas hak milik orang asing dan blokade bahan makanan terhadap daerah-daerah diluar RI yang dilancarkan sebelumnya. Semuanya ini harus sudah dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 1947 jam 23.30.

b.  RI harus menghentikan semua propaganda anti Belanda pada tanggal 17 Juli  1947.

c.  Paling lambat tanggal 19 Juli 1947 jam 18.00 RI harus menarik mundur    pasukannya sampai 10 km dari batas daerah-daerah pendudukan Belanda.

d.   Kepolisian bersama harus segera dibentuk.

Situasi menjadi semakin genting, tetapi RI tetap mencari jalan damai, berbagai jalan yang ditempuh, dengan meminta kepada Van Mook untuk menunda waktu 4 hari dari yang ditetapkan Belanda, namun usul itu tetap ditolak. Amerika Serikat yang selama ini menjadi penengah pertikaian Belanda dan RI tidak diperhatikan lagi.

Dengan dalih polisionil (pembersihan) dari pelanggaran gencatan senjata, tepat tengah malam tanggal 20 Juli 1947 Belanda melancarkan Agresi I terhadap RI, Belanda memang ingin menguasai RI secara utuh. Meskipun Belanda bantuan dari Program Marshall Plan (Amerika Serikat), tetapi tidak untuk memperbaiki kebutuhan Belanda, melainkan untuk membeayai perang di Indonesia.Untuk itu, Belanda melumpuhkan sektor-sektor penting, yaitu:

a.   Blokade Belanda diBidang Militer

Blokade Belanda dibidang militer cukup membuat kita kewalahan, meskipun terobosan-terobosan di pihak kita cukup berhasil, berkat dukungan negara-negara yang bersimpati terhadap perjuangan RI.

TNI sebagai tulang punggung RI cukup kewalahan menghadapi agresi Belanda I. Dengan politiknya “devide et impera” dibidang militer, Belanda mengganyang RI dan mengklaimnya. Kita sangat kewalahan, karena pihak kita kekurangan persenjataan, sedangkan persenjataan yang ada adalah hasil rampasan dari Belanda dan sisa Jepang, sementara Belanda dengan perlengkapan yang modern dan lengkap.

Dengan modal semangat cinta kemerdekaan, TNI bersama rakyat berjuang. Bumi hangus yang intensif menjadi salah satu siasat ampuh TNI, meskipun kalau diperhitungkan kita rugi, namun  daripada jatuh ke tangan penjajah, lebih baik

dihancurkan. Dalam bidang teknis pihak kita masih kurang, meskipun pengalaman sudah cukup sewaktu sekutu melawan Jepang dan Belanda sendiri. Maka apabila terjadi simpang siurnya koordinasi dapat kita maklumi.

Salah satu strategi Belanda yang agresif dan intensif yang mampu melumpuhkan RI dan segera meluaskan blokadenya di wilayah kita yaitu, bertempur melawan Belanda disuatu wilayah, Belanda mengambil batas pengaman sungai dan mengambil kedudukan di seberang sungai dikedua wilayah itu. Cara lain yang ditempuh Belanda dengan menakut-nakuti tentara kita, yaitu dengan menggunakan sound recoreder, alat melipat gandakan suara, bekas pertempuran di Arnhem bulan September 1944, waktu Perang Dunia II.53

Untuk mengimbangi taktik Belanda, TNI menggunakan politik perimbangan yaitu ketika musuh lelah, kita agresif dengan terus maju menyeberang, kemudiaan menghilang kembali. Cara lain yang dapat digunakan apabila musuh lengah kita memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya untuk merebut terutama senjata.54

“Contact persons”/penghubung besar peranannya dalam perjuangan, baik

diagresi I atau agresi II. Dengan taruhan nyawa, mereka menyelundup dan mengorek informasi. Dari sekian banyak kurir salah satunya adalah Ibu Paramita, beliau menceritakan tentang bagaimana susahnya menembus blokade Belanda  hal itu digambarkan untuk mendapatkan senjata , bahan makanan dan obat-obatan.

b.   Blokade diBidang Politik

Dalam memblokir wilayah RI, Belanda menggunakan siasat kepung dan hancurkan, artinya agar Belanda banyak mendirikan negara boneka seperti NIT (27 Desember 1946), Pasundan (4 Mei 1947), Kalimantan Barat (12 Mei 1947), menyusul Kalimantan Timur.

Sementara itu hubungan luar negeri melalui H. Agus Salim sungguh berhasil, dengan kecerdikan dan ketangkasan, beliau berusaha mendapat dukungan dari negara-negara Arab, kemudiaan secara berturut-turut negara-negara tersebut mengakui RI baik secara de facto maupun de jure.

Keintensifan usaha Belanda dalam menguasai RI tidak hanya didalam negeri, tetapi  juga diluar negeri. Jika RI menolak status yang diberikan Belanda, maka status RI akan diturunkan bukan menjadi negara tetapi menjadi propinsi dengan nama Republik. Tentu saja RI menolak dengan tegas. Untuk itu maka ada alasan Belanda untuk melanjutkan agresi.

c.   Blokade Ekonomi

Dengan tidak memerlukan waktu yang lama, Belanda terus berusaha memperkecil arti RI diseluruh sektor ekonomi. Dari agresi I, Belanda merebut wilayah-wilayah strategis RI, seperti kota-kota besar, pusat-pusat pertokoan, perdagangan, pelabuhan eksport. Dengan begitu Belanda mendapat keuntungan keuangan, yang digunakan untuk mengisi kas negara yang menipis karena pemeliharaan pasukan Belanda menuntut pengeluaran yang lebih besar.   Untuk mecukupi kebutuhan TNI pedalaman, baik senjata, obat-obatan, makanan tidak jarang TNI pusat mengirim kurir-kurir untuk menyampaikan barang-barang kepada TNI pedalaman. Blokade Belanda dibidang ekonomi, berpengaruh sangat besar atas perlawanan Indonesia. Dalam jangka panjang RI akan sangat kewalahan apabila blokade tersebut tidak dihentikan. Belanda sudah sangat percaya bisa segera menghancurkan RI. Dengan modal menguasai posisi strategis di wilayah RI.

Untuk mengatasi blokade, pemerintah RI didalam negeri melakukan aksi penyelundupan antar daerah. Melalui bantuan internasional, RI berusaha menembus blokade Belanda. Atas bantuan negara-negara internasional, maka masalah perekonomian RI dapat diketahui dan di akui PBB. Pada tanggal 27 Juli 1947 PBB membentuk suatu komisi Tiga Negara yang beranggota dari Australia dan Amerika Serikat, Belgia. PBB mengirim KTN untuk menyelesaikan pertikaian politik RI Belanda, dengan bantuan KTN akan lahir persetujuan Renville. Adapun tugas KTN adalah menyelesaikan perselisihan Indonesia Belanda melalui meja perundingan.

Namun karena ada permasalahan yang cukup rumit untuk disepakati, maka pihak KTN mengadakan pembicaraan khusus dengan RI di Kaliurang pada tanggal 13 Januari 1948. 55Hasil perundingan ini disebut dengan “Notulen Kaliurang tanggal 17 Januari 1948.Yang ditandatangani oleh RM. Amir Syariffudin mewakili Indonesia dan Mr. Abdul Kadir Wiryoatmodjo mewakili pemerintah Belanda. Sesudah di tandatangani, tidak ada perbedaan pendapat, namun dalam pelaksanaan timbul perselisihan antara Indonesia dan Belanda terutama dalam hal pembentukan pemerintahan sementara. Ternyata persetujuan inipun menyebabkan timbulnya pertentangan diantara para pemimpin dan golongan bangsa Indonesia. Kembali PNI dan Masyumi menolak perjanjian ini dan tidak bersedia lagi duduk dalam Kabinet Amir Syariffudin.Pihak oposisi beranggapan bahwa isi perjanjian Renville jauh merugikan RI jika dibandingkan hasil Linggarjati. Sebagai konsesi politik yang diangggap merugikan bangsa Indonesia, Kabinet Amir  Syariffudin pada tanggal 23 Januari 1948 tidak bertahan lama dan digantikan oleh Kabinet Hatta.

Untuk melaksanakan tugasnya Kabinet Hatta, berpegang pada program kerja, diantaranya:

1.      Berunding dengan Belanda atas dasar perjanjian Renville

2.      Mempercepat terbentuknya Negara Indonesia Serikat

3.      Rasionalisasi

4.      Pembangunan

Dalam melaksanakan tugasnya ternyata Kabinet Hatta mendapat tantangan, namun berkat wibawa dari Hatta cukup mampu menghadapi kesulitan. Sementara itu orang-orang yang duduk dalam KTN telah berubah, Dr. Graham digantikan oleh Court du Bois dan Australia menunjuk Thomas K. Oritchly untuk menggantikan  Kirby. Kedua anggota baru telah mengusulkan rumusan yang di harapkan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Rumusan ini terkenal dengan du Bois Oritchly. Pada tanggal 1 November 1948 Menlu Belanda Dirk U. Stikker mengunjungi Yogyakarta dan melakukan perundingan dengan Hatta di Kaliurang.Perundingan inipun mengalami jalan buntu dan dalam keadaan yang demikian, kembali Belanda melalui Stikker melakukan kelicikan. Caranya dengan menafsirkan sebuah Aide Memoire Bung Hatta sebagai tanda persetujuan dari pemerintah RI, tentang usul-usul yang di ajukan oleh Belanda, diantara usul tersebut yang paling penting yaitu berdasarkan Aide Memoire, dengan pembentukan pemerintahan Federal, sebelum NIS terbentuk. Walaupun Aide Memoire diakui tidak resmi, namun secara kontan pihak PNI menyatakan diri sebagai pihak oposisi.

Pada tanggal 11 Desember 1948 Belanda menganggap KTN tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai penengah, sehingga menurut Belanda tidak ada lagi gunanya. Pengumuman dari pernyataan Belanda tersebut, mencemaskan PM Hatta, oleh karena itu ia meminta pada Merle Cochran untuk mengusahakan kemungkinan diadakannya perundingan , tetapi usaha ini gagal dikarenakan Belanda telah mempersiapkan suatu tindakan kekerasan atau dikenal dengan aksi Militer Belanda II.

b.   Aksi Militer Belanda II

Bagi Belanda,   perjanjian  Renville  merupakan     tahap     strategis  nasional

dibidang politik dan mempersiapkan basis-basis untuk melanjutkan pengepungan yang rapat terhadap RI. Karena Belanda ingin segera menghancurkan Republik.Namun Republik pada hakekatnya tidak ingin kembali ke penjajahan kolonial. Maka Republik menolak pasukan Belanda masuk ke wilayah ini. Ditambah dengan penolakan Republik untuk mengakui kedaulatan Belanda merupakan perbedaan yang mutlak.

Dalam keadaan demikian Republik memperkirakan, Belanda pasti menyerang kembali. Untuk menghadapi serangan Belanda diputuskan untuk mengadakan latihan militer secara besar-besaran serta rencana keberangkatan Soekarno ke India yang akan diadakan tanggal 19 Desember 1948. Namun karena keadaan pemerintahan tidak mendukung, yang semula diputuskan bahwa pemerintah akan keluar kota apabila Belanda menyerang, tetapi kemudiaan sidang mengubah rencana bahwa pemerintah tetap tinggal di kota, sebab tidak ada jaminan pengawalan keamanan dan keselamatan karena pihak musuh akan mencari dan memburu.        Dalam menghadapi serangan Belanda, RI menggunakan konsepsi Perlawanan Rakyat Semesta. Konsepsi itu berdasarkan pengalaman pada waktu agresi I, tetapi ternyata dengan pertahanan linier musuh dapat menerobos pertahanan secara cepat.

Maka akhirnya pada tanggal 13 Februari 1948 dalam Kabinet Hatta mengambil keputusan untuk memberi kuasa kepada Beel selaku Wakil Tinggi Mahkota untuk melakukan tindakan militer. Pada tanggal 18 Desember 1948 pukul 23.30 menyatakan kepada RI dan KTN bahwa Belanda mulai tanggal 19 Desember 1948 pukul 00.00 waktu Jakarta (WIB) tidak lagi terikat pada perjanjian Renville.Pagi itu, Minggu tanggal 19 Desember 1948 kehidupan kota Yogyakarta tampak normal. Mereka melakukan rutinitas kegiatan sehari-hari, meskipun suasana politik memanas.

Suasana di pangkalan udara Maguwo masih sepi dan tenang. Beberapa orang anggota AURI tampak sedang melakukan tugas jaga, tetapi sebagian besar masih tidur. Karena pada malam itu mereka mempersiapkan keberangkatan anggota Angkatan Perang yang akan pergi ke Sumatra.56Banyak pula anggota tentara yang telah pergi ke luar kota untuk latihan militer. Kira-kira pukul 05.30 tanggal 19 Desember 1948 terdengar bunyi pesawat terbang diatas kota Yogyakarta. Penduduk mengira itu adalah pesawat AURI yang sedang mengadakan latihan perang, sebab selama beberapa hari memang RRI menyiarkan berita bahwa Angkatan Perang Republik akan mengadakan latihan perang. Namun beberapa tempat di Yogyakarta sudah dihujani bom oleh pesawat pembom Mitchell yang diikuti dengan penerjunan pasukan Belanda di Maguwo.

Perlawanan yang diberikan petugas yang menjaga lapangan terbang dibawah pimpinan Perwira piket Kadet Udara Kasmiran tidak dapat menahan serbuan tentara Belanda, sehingga Maguwo dapat dikuasai. Dengan dikuasai Maguwo, Belanda dapat membuka jembatan udara Surakarta, Yogyakarta untuk menurunkan alat perangnya guna merebut kota Yogyakarta. Setelah berhasil menguasai Maguwo, tentara Belanda segera bergerak menuju Yogyakarta, sementara itu pihak RI berusaha memperlambat gerak   maju     Belanda,    hal ini

digunakan untuk memberi kesempatan pada pasukan yang ada didalam kota untuk mempersiapkan diri dan melaksanakan sesuatu yaitu membumi hanguskan tempat-tempat  strategis agar tidak digunakan untuk persembunyian musuh.Cara lain yang ditempuh dengan menebang pohon yang ditumbangkan ke jalan raya, merusak jalan.

Meskipun telah diadakan gerakan penghalang  musuh, TNI tidak dapat menahan tentara Belanda, sehingga pukul 15.30 Yogyakarta sudah diduduki sepenuhnya.Dimata Belanda RI memang sudah tidak ada, tetapi TNI masih utuh, namun Belanda tidak mengetahui hal ini. Pada hari-hari awal pendudukan Belanda, situasi memang kelihatan tenang. Menurut Belanda karena para pemimpin RI yaitu Soekarno, Mohammad Hatta, Agus Salim, sudah ditawan, maka praktis pemerintahan RI tidak dapat dijalankan. Belanda terlalu lengah dengan kemenangan, sehingga tidak waspada.

Sementara itu, Ibukota RI di Yogyakarta diserbu Belanda dengan aksi militer Belanda II, terjadilah konflik yang melibatkan pimpinan pemerintahan sipil dan militer. Seperti dikisahkan oleh Sri Sultan HB IX sebagai berikut:

“ Sekitar tujuh bulan sebelum tentara menyerbu Yogyakarta, saya menghadiri pertemuan dengan Soedirman, Hatta dan Soekarno pada pertemuan itu di putuskan bahwa pemerintahan akan meninggalkan kota jika Belanda melancarkan serangan……..beberapa hari sebelum Yogyakarta di serbu, pihak militer, setelah melihat seretnya perundingan, sampai pada kesimpulan bahwa Belanda pasti akan menyerbu dalam waktu dekat. Karena itulah maka rencana yang telah disusun mulai dijalankan, salah satu dari rencana itu adalah melakukan perang gerilya…..pada tanggal 19 Desember 1948, yakni hari yang dipakai Belanda untuk menyerang wilayah Republik…….pagi itu juga dengan susah payah Jendral Soedirman datang ke gedung negara untuk mengajak Bung Karno malahan menolak, dan kemudiaan membujuk Soedirman agar beristirahat didalam kota biar nanti dirawat oleh dokter tentara Belanda yang segera masuk kota. Tentu saja Soedirman menolak dirawat dokter Belanda dan dengan segera berangkat meninggalkan kota Yogyakarta…..”

 

Sejak saat itulah hubungan antara sipil dan militer tidak harmonis. Akan tetapi permasalahan-permasalahan yang timbul pada waktu itupun dapat diselesaikan dengan arif dan bijaksana. Adanya sikap mau mengalah demi masa depan Negara ini yang ditunjukkan diantara para pemimpin itu, kiranya dapat dijadikan pelajaran yang berharga bagi generasi mendatang.

 

2.  Upaya Mempertahankan dan Menegakkan Kemerdekaan

a.   Sabotase dan Perang Gerilya

Dengan diduduki Ibukota Yogyakarta oleh Belanda pada aksi militer Belanda II, maka keberadaan Belanda di Yogyakarta tidak dapat segera menata pemerinatahan seperti yang di  inginkan. Sejak mereka tidak lagi berhadapan dengan alat negara yang resmi ternyata seluruh kota berubah menjadi kota siluman. “Hantu-hantu” di siang hari tidak kelihatan, pada malam hari gentayangan di bagian-bagian kota, menyerang patroli Belanda yang sedang keliling dan menyerbu dengan ganas ke pos-pos penjagaan. Setelah itu, dalam waktu sekejap mereka telah menghilang dikegelapan malam, dikeremangan komplek Kraton daerah Pakulaman, Taman Siswa dan rumah-rumah pangeran.

Mereka mengadakan sabotase dan menghadang setiap gerakan Belanda dengan pengrusakan dan pembumi hangusan sarana dan prasarana yang ada. Dalam sejarah pendudukan, kota Yogyakarta tercatat serangan–serangan gerilya paling dahsyat pada Januari 1949, suatu keadaan yang sungguh mengerikan bagi tentara pendudukan. Selama beberapa periode para opsir Belanda tidak ada yang berani di dalam kota, terutama pada malam hari, mereka bermalam dikomplek Maguwo yang dijaga ketat. Hanya serdadu-serdadu NICA yang bukan Belanda saja yang di wajibkan bertugas malam didalam kota.57

Dengan di mulainya perang gerilya, maka seluruh daerah Yogyakarta merupakan tempat-tempat persembunyian dari TNI. Mereka dibantu oleh sekian banyak laskar rakyat milik organisasi-organisasi politik dalam menghadapi propaganda-propaganda Belanda, baik pada rakyat Indonesia maupun dunia internasional. TNI menyadari tentang hal ini, maka pada tanggal 29 Desember 1948 diadakan suatu persiapan untuk mengadakan serangan-serangan tempat-tempat kedudukan Belanda. Pada waktu itu oleh pimpinan TNI dikeluarkan perintah penyerangan untuk:

  1. Melaksanakan penyerangan pada malam hari
  2. Menghancurkan kekuatan musuh sebanyak-banyaknya
  3. Merampas senjata-senjata musuh sebanyak-banyaknya
  4. Membumi hanguskan tempat-tempat yang dianggap penting.58

b.   Serangan Umum

Walaupun Belanda telah mendapatkan reaksi dari dalam maupun dari dunia internasional untuk mengakhiri pendudukan di Indonesia, tetapi Belanda bersikap tidak mau melepaskan Indonesia. Untuk mengakhiri pikiran Belanda yang demikian, maka antara Sri Sultan dan Letkol Soeharto melakukan perundingan tentang suatu serangan secara besar-besaran atas kota Yogyakarta. Perundingan ini menghasilkan persetujuan, yaitu akan diadakan serangan ke kota pada tanggal 1 Maret 1949. Serangan ini berhasil dengan dapat diduduki kota Yogyakarta selama enam jam oleh TNI dan para pejuang yang dibantu oleh segenap rakyat Yogyakarta.Ternyata Serangan Umum 1 Maret 1949 ini, mempunyai pengaruh terhadap keberadaan Indonesia, serta mampu mempengaruhi dunia internasional, sehingga Badan dunia PBB mendesak Belanda untuk mengakui kedaulatan negara RI, yang diawali penarikan Belanda dari Yogyakarta.

c  Persetujuan Roem Royen

Setelah Serangan Umum 1 Maret 1949, terjadi usaha-usaha pendekatan secara politis antara Belanda dan pemerintah Indonesia dan Bijeenkomts Voor Vederal Overleg (BFO) atau Badan Permusyawaratan federal. Hal ini tidak terlepas dari DK PBB yang ingin segera menyelesaikan konflik antara Belanda dengan RI. Dari hasil pendekatan ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan segala sesuatu melalui perundingan. Pada tanggal 26 Februari 1949 mereka mengumumkan niatnya untuk meyelenggarakan Konferensi Meja Bundar. Penjajakan kearah ini dimulai pada tanggal 23 Maret 1949 dengan diterimanya resolusi Kanada di DK PBB , yang disebut Pedoman Kanada atau Canadian Directive, dalam rangka membantu Belanda dan Indonesia untuk mencapai persetujuan dalam hal:

1.      Pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta

2.      Penghentian gerakan militer Belanda dan perang gerilya RI

3.      Waktu dan syarat mengadakan konferensi di Den Haag untuk merundingkan penyelesaian akhir masalah Indonesia.59

Untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut Sri Sultan HB IX, pada tanggal 11 April 1949 berangkat ke Jakarta untuk mengutarakan, bahwa beliau menjamin keamanan jika Yogyakarta dikendalikan pada Republik dan tentara Belanda ditarik mundur dari Yogyakarta. Setelah beberapa kali diadakan perundingan dan atas usaha Merle Cochran wakil AS dalam UNCI berhasil membawa Belanda dan Indonesia ke dalam meja perundingan. Pihak Indonesia diwakili oleh Mr. Moh. Roem atas nama Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta, sedangkan Belanda dipimpin oleh dr. Van Royen. Setelah melalui perundingan yang berlarut-larut, akhirnya pada tanggal 7 Mei 1949 tercapailah persetujuan dikenal “Roem Royen”.60

Untuk melaksanakan penerimaan kembali kekuasaan sepenuhnya, baik sipil maupun militer, atas DIY dari tangan Belanda dan mengatur pengembalian pemerintah RI di Yogyakarta, Presiden Soekarno menetapkan Sri Sultan HB IX sebagai pemegang kekuasaan penuh atas tugas-tugas tersebut. Ternyata persetujuan Roem Royen tidak begitu saja dapat diterima oleh TNI dan PDRI. Panglima Besar Jendral Soedirman pada prinspnya tidak dapat menerima adanya Cease fire secara lokal, selain itu beliau tidak begitu yakin dengan niat baik Belanda dan menganggap belum syah, sebelum disetujui PDRI secara yuridis formal telah memegang kekuasaan pemerintah RI semenjak tanggal 19 Desember 1948. Pada tanggal 1 Mei 1949 Jendral Soedirman   mengeluarkan    amanat    yang ditujukan pada komandan kesatuan, memperingatkan agar tidak turut memikirkan perundingan, karena pada hakekatnya hanya akan merugikan perjuangan dan pertahanan. Amanat ini kemudiaan disusul dengan Maklumat Markas Besar Komando Jawa tanggal 5 Mei 1949, yang menyerukan agar tetap waspada meskipun ada perundingan dan persetujuan-persetujuan.

d.   Konferensi Meja Bundar

Sejak kembalinya para pemimpin RI ke Yogyakarta, perundingan yang telah dirintis di Bangka dimulai kembali. Yang dibahas dalam perundingan itu ialah pembentukan pemeintahan peralihan sebelum terbentuk negara Indonesia Serikat. Kemudiaan pada tanggal 19-22 Juli 1949 diadakan perundingan antara kedua belah pihak, yang disebut Konferensi Inter Indonesia, yang berlangsung di Yogyakarta setelah pemerintah RI kembali memerintah di Yogyakarta.61

Konferensi Inter Indonesia dilanjutkan kembali di Jakarta pada tanggal 31 Juli- 2 Agustus 1949 oleh PM Hatta, membahas masalah pelaksanaan dari pokok-pokok persetujuan yang telah diambil di Yogyakarta. Kedua belah pihak setuju untuk membentuk Panitia Persiapan Nasional, bertugas menyelenggarakan suasana tertib sebelum dan sesudah Konferensi Meja Bundar. Sesudah berhasil menyelesaikan masalah sendiri dengan musyawarah, dalam Konferensi Inter Indonesia bangsa Indonesia secara keseluruhan telah menghadapi KMB. Pada tanggal 4 Agustus 1949 telah mengangkat delegasi RI dibawah pimpinan Moh.. Hatta, sedangkan delegasi BFO di pimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak.

Pada tanggal 23 Agustus 1949 KMB dibuka di Den Haag delegasi Belanda di pimpin oleh Mr. Van Maarsevaav, sedangkan UNCI Oleh Christchley. Konferensi ini berakhir pada tanggal 2 November 1949. Kemudiaan hasil KMB diajukan pada KNIP untuk diratifikasikan, dan KNIP yang bersidang pada tanggal 6 Desember 1949 sebagian besar menerima hasil keputusan KMB.

Selanjutnya pada tanggal 15 Desember 1949 diadakan pemilihan Presiden RIS dengan calon tunggal yakni Ir. Soekarno, dan terpilih tanggal 16 Desember 1949, kemudiaan esok hari Presiden RIS diambil sumpahnya. Pada tanggal 20 Desember 1949 Kabinet RIS yang pertama, di bawah Moh. Hatta berangkat ke Nederland untuk menandatangani akte” Penyerahan Kedaulatan dari Pemerintah Belanda”.

 

C.  Hasil-hasil yang dicapai

1.    Pengakuan dari dunia internasional

Dengan berakhirnya serangan 1 Maret 1949 atas kota Yogyakarta, maka semakin kuatlah pengakuan dari dunia internasional, baik yang dilakukan oleh negara-negara sahabat maupun badan dunia PBB. Reaksi dunia dengan agresi Belanda II cukup membuat Belanda sangat terpojok. Kecaman datang dari berbagai penjuru. Simpati dan dukungan dari dunia internasional semakin besar kepada RI, sehingga menumbuhkan optimisme bangsa Indonesia untuk merebut kedaulatannya. Hal ini terbukti dengan keikut sertaan PBB melalui Dewan Keamanan dalam meyelesaikan perselisihan antara Indonesia dengan Belanda. Badan dunia PBB, berusaha mendesak Belanda agar segera menyerahkan kedaulatan bangsa Indonesia dengan melalui berbagai macam perundingan. Akibat tekanan-tekanan tersebut, Belanda mulai bersikap lunak kepada RI. Belanda menjanjikan niatnya untuk membuka kembali perundingan untuk menyelesaikan masalah politik di Indonesia.

2. Penarikan pasukan Belanda dari DIY dan kemudiaan diikuti oleh      wilayah lain

 

Pada tanggal 23 Juni 1949 ada berita dari pihak Belanda yang memberitahukan pada pihak RI ke Yogyakarta, bahwa tentara  Belanda  akan ditarik dari Karesidenan pada tanggal 24 Juni 1949 mulai pukul 12.30, dari pos Wonosari. Penarikan  tentara Belanda dari Yogyakarta akan dilangsungkan pada tangggal 29 Juni 1949, yang diatur dalam empat tahap, mulai dari selatan ke utara dan keluar dari kota ke jurusan Magelang. Pada tanggal ini pula, mulai dilaksanakan penarikan tentara Belanda dibawah pengawasan UNCI , dari udara dilaksanakan oleh dua pesawat terbang Mo- Hawks dan sebuah pesawat capung Belanda.

Sesuai rencana yang diusulkan Belanda, penarikan tentara Belanda diatur dalam empat tahap, sebagai berikut:

Tahap 1  : Tentara Belanda mulai pukul 07.00 waktu setempat, ditarik dari kota Yogyakarta bagian selatan (jalan Sentul, Secodiningratan, Ngabean, Wirobrajan).

Selanjutnya TNI masuk bagian kota tersebut sampai kurang lebih 500 meter dari garis jalan tersebut.

Tahap II  : Tentara Belanda mulai pukul 09.30 waktu setempat, ditarik dari bagian kota antara jalan-jalan tersebut pada tahap I dan jalan kereta api. Selanjutnya TNI masuk dalam kota, sampai garis kurang lebih 500 meter di sebelah selatan jalan kereta api.

Tahap III  : Tentara Belanda mulai pukul 14.30 ditarik dari kota Yogyakarta menuju Magelang. Selanjutnya TNI menduduki seluruh kota Yogyakarta.

Dengan selesainya seluruh penarikan tentara Belanda, disusul oleh musuh kesatuan yang terdiri dari Mobil Polisi (CPM) di bawah pimpinan Letnan Norman Sasono dan Letnan Erman Harirusman dari sebelah barat langsung menuju asrama Gayam. Anggota Kepolisian RI di bawah pimpinan Inspektur Polisi Mohammad, memasuki Yogyakarta langsung menuju asrama Polisi patuk dan segera mengadakan upacara bendera di halaman asrama.

3.  Pengakuan dari pihak Belanda

Berkat jasa PBB, maka sebelum dilaksanakan  KMB      telah      beberapa kali

diadakan pertemuan antara utusan Belanda dengan Indonesia. Pada tanggal 20 Desember 1949 Kabinet RIS yang pertama, dibawah pimpinan PM. Moh. Hatta, dilantik oleh Presiden, akhirnya pada tanggal 23 Desember 1949 delegasi RIS yang dipimpin oleh Moh. Hatta berangkat ke Nederland untuk menandatangani akte “Penyerahan Kedaulatan” dari pemerintah Belanda. Pada tanggal 27 Desember 1949 baik di Indonesia maupun di Nederland diadakan upacara penandatanganan naskah penyerahan kedaulatan. Di Nederland ratu Yuliana, PM Dr. A. M. J .A Sessen dan ketua delegasi RIS Drs. Moh. Hatta bersama-sama membubuhkan tanda tangan pada naskah “Penyerahan Kedaulatan”. Maka dengan demikian, secara formal Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dan mengakui kedaulatan penuh negara Indonesia diseluruh bekas wilayah Hindia Belanda.

4.   Ibukota RI kembali ke Jakarta

Dengan kembalinya para pemimpin bangsa Indonesia , maka lenyaplah sudah pemimpin RI di Yogyakarta. Dengan demikian, roda pemerintahanpun berjalan kembali, untuk menghadapi momentum-momentum penting dalam memulihkan segala aspek kehidupan bangsa yang harus ditangani bersama. Pada waktu Indonesia menjadi negara RIS, maka Yogyakarta merupakan pusat pemerintahan negara kesatuan RI yang  menjadi bagian dari negara RIS. Pada saat itu, di Yogyakarta telah mengangkat Mr. Asaat sebagai akting Presiden pada tanggal 27 Desember 1949. Pada hari itu ,dilakukan pula penyerahan kedaulatan RI pada Presiden RIS.  Pada tanggal 28 Desember 1949 Ir. Soekarno meninggalkan kota Yogyakarta menuju ke Jakarta untuk memangku jabatan sebagai Presiden RIS. Setelah hampir 4 tahun ditinggalkan, Jakarta kembali menjadi Ibukota RI. Dengan demikian berakhirlah secara resmi perang kemerdekaan Indonesia, dalam perjuangan menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan yang penuh penderitaan dan pengorbanan, dengan banyak menelan jiwa serta harta benda rakyat Yogyakarta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV

DAMPAK YOGYAKARTA SEBAGAI IBUKOTA RI BAGI KELANGSUNGAN DAN KEDAULATAN NEGARA INDONESIA SERTA RAKYAT YOGYAKARTA

Dengan dijadikannya kota Yogyakarta sebagai Ibukota negara RI untuk sementara waktu, ternyata mempunyai dampak yang sangat berarti dalam berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara, diantaranya:

A.  Melahirkan semangat dan nilai-nilai perjuangan

Bangsa Indonesia yang telah melakukan perjuangan selama bertahun-tahun akhirnya dapat tercapai pada puncaknya pada tanggal  17 agustus 1945,    dengan

dikumandangkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di jalan Pengangsaan Timur No. 56 Jakarta. Sambutan atas Proklamasi inipun datang dari berbagai pelosok Tanah Air, termasuk dari Yogyakarta dengan suara bulat mendukung keberadaan negara RI yang baru lahir tersebut.

Mulai saat itulah benih-benih perjuangan yang telah disemaikan jauh sebelum menjadi tumbuh subur disegenap lapisan masyarakat Yogyakarta. Kesetiaan Yogyakarta terhadap negara RI tidaklah hanya didalam ucapan namun telah diwujudkan melalui tindakan nyata. Berkat kepemimpinan yang arif dan bijaksana dari pemimpin pemerintahan sipil maupun militer dan dengan mendapat dukungan sepenuhnya dari rakyat Yogyakarta, ternyata mampu  menjadi “penerang didalam kegelapan” dan sanggup menggelorakan api perjuangan bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan. Semangat Proklamasi Kemerdekaan 1945 inilah, yang  dikemudiaan hari dapat mengorbankan semangat perjuangan disegala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, sampai kini tetap terpatri dalam segenap warga Yogyakarta pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.

B.   Pelopor dalam bidang Pendidikan dan Sosial Budaya

Jauh sebelum Indonesia merdeka keberadaan sektor pendidikan di Indonesia baru terbatas pada penyelenggaraan pendidikan tingkat dasar dan menengah lanjutan, baik yang di selenggarakan oleh kaum kolonial maupun pribumi. Akan tetapi, semenjak Proklamasi keberadaan sektor ini berubah setingkat lebih tinggi dari masa sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya beberapa Perguruan Tinggi di Yogyakarta seperti UGM, IKIP Negeri, IAIN, IKIP Sanata Dharma, Universitas Janabadra.

Yogyakarta sebagai salah satu pusat pendidikan dan kebudayaan memiliki peranan dan potensi yang besar dalam memberikan sumbangan dan pembangunan. Dengan banyaknya para pelajar dari berbagai daerah yang datang ke Yogyakarta, menjadikan daerah ini sebagai media dan tempat interaksi yang dapat melahirkan akumulasi kebudayaan dengan memberikan sumbangan terhadap terbentuknya jiwa persatuan dan kesatuan.

Selain itu, potensi lain yang cukup penting adalah adanya karakteristik umum masyarakat di DIY yang taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tabah, sederhana, gotong royong dan mau mawas diri, tenggang rasa, dan jiwa patriotisme merupakan sikap mental dan tenaga penggerak bagi pembangunan manusia seutuhnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah tingkat I di Indonesia dengan Ibukota Yogyakarta, yang wilayahnya terletak di bagian tengah pulau Jawa. Dari pandangan filosofi, Yogyakarta terletak di jantung pulau Jawa. Masyarakat awam sejak dulu menganggap mereka hidup di negara Mataram atau Ngayogyakarta Hadiningrat yang dipimpin oleh kanjeng Sultan. Di Daerah Istimewa Yogyakarta dari dulu sudah terdapat suatu pemerintahan yang teratur. Karena di Yogyakarta sudah ada pemegang kekuasaan, yaitu penguasa tradisional yang memerintah secara turun temurun. Pada saat itu di daerah Kasultanan Yogyakarta  yang dipimpin oleh Sultan Hamengku Buwono IX dan Kadipaten Pakualaman dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam VIII. Keduanya pada masa Jepang menyatukan wilayah kembali. Kadipaten Pakualaman oleh Paku Alam VIII dikembalikan ke induknya,yaitu Kasultanan Yogyakarta.

Pada tanggal 4 Januari 1946 pemerintah Republik Indonesia mengambil   keputusan untuk memindahkan Ibukota untuk sementara waktu, dengan alasan demi keamanan dan menyempurnakan organisasi dalam negeri. Dengan suasana yang demikian itu, maka para pemimpin kita tidak akan melaksanakan tugasnya untuk mengatur negara dengan tenang. Yogyakarta dianggap lebih tepat untuk menjadi Ibukota atau pusat pemerintahan negara pada waktu itu. Dipilih kota Yogyakarta, karena adanya alasan aspek dukungan segenap lapisan masyrakat Yogyakarta di bawah pimpinan Sri Sultan HB IX dan Paku Alam VIII, kecuali itu karena desakan dari Badan Pekerja KNI DIY, yang melihat bahwa daerah Yogyakarta cukup aman dan dapat menjamin terlaksananya roda pemerintahan RI pada masa perjuangan.

Namun Proklamasi kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak mendapat pengakuan dari Belanda. Belanda masih merasa memiliki Indonesia yang mempunyai kekayaan alam yang sangat melimpah. Dengan segala daya dan upaya, Belanda berusaha untuk menjajah Indonesia kembali. Bagi Belanda, Indonesia merupakan sumber ekonomi vital. Dikuasainya Indonesia berarti pemasukan kas negara akan bertambah besar. Dengan blokade ekonomi dan politiknya Belanda berusaha menjepit RI agar tidak dapat berhubungan dengan negara luar. Belanda berhasil menguasai daerah yang merupakan sumber potensi. Meski Belanda telah memblokade ekonomi dan politik, tetapi Belanda belum puas. Belanda menginginkan penjajahan menyeluruh di Indonesia. Cara yang dipilih untuk menghancurkan RI adalah dengan cara militer.

Apabila militer RI (TNI) telah dikuasai maka Indonesia akan lumpuh.     Sasaran utama Belanda adalah TNI dan Yogyakarta. Ambisi-ambisi   Belanda itu

dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 1948 dengan menyerang Yogyakarta sebagai Ibukota dan Markas Besar Angkatan Perang. Yogya memang dikuasai, tetapi tidak demikian dengan orang-orang yang ada didalamnya.

Akibat serangan, Sukarno  memerintahkan untuk membentuk PDRI di Sumatra. Pembentukan PDRI oleh Syafruddin itu sangat berarti dalam perjuangan. Adanya PDRI berarti pemerintahan tetap berlangsung meskipun para pemimpin politik di tawan Belanda. Meskipun dunia internasional hanya mengakui Sukarno-Hatta sebagai pemimpin, tetapi PDRI pada masa agresi militer Belanda II telah menyambung pemerintahan RI, sehingga pemerintahan RI tidak pernah putus asa dan tidak ada alasan bagi Belanda untuk mengatakan bahwa RI telah hancur.

Meski Yogyakarta telah dikuasai, serangan balasan  dari    gerilyawan    selalu

dilakukan, sehingga Belanda merasa tidak aman berada di dalam kota Yogya. Hal itu memang sengaja dibuat gerilyawan. Bagi mereka memang tidak mungkin menghadapi Belanda dengan cara frontal, Karena kalah dalam persenjataan. Pertahanan yang ditempuh gerilyawan seperti membuat pos-pos. Belanda kalang kabut karena gerilyawan menyerang dengan mendadak dan cepat.

Pada masa perjuangan, gerilyawan banyak mendapat bantuan dari rakyat. Hampir semua pemuda ikut berjuang bersama TNI. Mereka bahu-membahu mengusir penjajah. Para pejuang tidak takut mati. Mati membela negara adalah mati sahid. Pejuang rela menjadi tumbal kemerdekaan. Disamping terdapat pemuda pejuang juga pemusinya tidak ketingggalan. Mereka yang telah dilatih dalam palang merah membantu merawat para pejuang yang terluka. Para perawat itu berjuang dibarisan kesehatan. Para Ibu juga tidak mau kalah, dengan menyelenggarakan dapur umum untuk merangsung para pejuang, karena makanan para pejuang tergantung dari pemberian rakyat, sehingga adanya hubungan timbal balik antara rakyat dan pejuang. Rakyat merasa aman apabila dekat dengan tentara dan merasa terlindungi, sebaliknya pejuang tidak sempat mencari makan. Rakyat dengan suka rela memberikan makanan kepada para pejuang. Rakyat menyadari hanya itulah yang mampu mereka berikan terhadap perjuangan. Kebanyakan rakyat tidak merasa terpaksa untuk memberikan apa saja kepada pejuang demi perjuangan. Ada juga rakyat yang rela menjadi kurir gerilya meskipun  dengan resiko yang sangat besar.

Yogyakarta sebagai Ibukota negara RI untuk sementara waktu, ternyata mempunyai dampak yang sangat berarti dalam berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara, diantaranya:

  1. Melahirkan semangat dan nilai-nilai perjuangan.
  2. Pelopor dalam bidang Pendidikan dan Sosial Budaya.

B. Saran

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Agung, Ide Anak Agung Gde.1983. Renville. Jakarta: Sinar Harapan

Badan Musyawarah MUSEA.1985. Yogya Benteng Proklamasi. Daerah Istimewa

Yogyakarta.

Biro Bina Pemerintahan Umum Setwilda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.1992. Sejarah Perkembangan Pemerintahan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta..

Depdikbud Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya. Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah. 1977. Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta. Jakarta : Balai Pustaka

Depdikbud.1978.Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta. Jakarta : Balai Pustaka.

Hatta, Mohammad. 1979. Memoir. Jakarta: Tintamas

Imran Amrin.1985. Selamat PagiYogyakarta. Jakarta : Mutiara Sumber Widya

Kementrian Penerangan RI. Lukisan Revolusi Indonesia 1945.

Kesuma, A Moh Idris. 1983. Agresi Belanda II: Kegagalan : Harian Kedaulatan Rakyat. Tanggal 20 Desember 1983.

Moedjanto,G. 1988. Indonesia Abad Ke 20 Jilid I dan Jilid II . Yogyakarta: Kanisius.

Moedjanto,G. 1994. Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakulaman.Yogyakarta: Kanisius.

Morgenthau, Hans J. 1991. Politik Antar Bangsa. Edisi Revisi. Buku Ketiga. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Masyarakat Sejarawan Indonesia. 1990. Pemerintah Darurat Republik Indonesi

Nasution, A.H. 1963. Tentara Nasional Indonesia. Bandung-Jakarta: Pustaka Militer

Notosusanto Noegroho (Ed). 1984. Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI. Jakarta: PN Balai Pustaka.

Nn. 1964. Sejarah Singkat Perjuangan Angkatan Bersenjata Bangsa Indonesia

Jakarta: Staf Angkatan Bersenjata.

Panitia Peringatan Kota Yogyakarta 200 Tahun. 1956.Kota Yogyakarta 200 Tahun 7            Oktober 1956.

Ramadan K.H.1988. A.E Kawilarang Untuk Sang Merah Putih. Jakarta: Staf Angkatan Bersenjata.

Ricklefs, M.C. 1992. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Roem Mohammad dan Muchtar Lubis. 1982. Tahta Untuk Rakyat. Jakarta: Gramedia

SESKOAD. 1993/1994. Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Simatupang,T.B. 1968. Pengantar Ilmu Perang Di Indonesia. Djakarta: PT Kinta.

Smit,C 1986. Dekolonisasi Indonesia. Jakarta: Daya Sarana

Sundhaussen,ULF. Politik Militer Indonesia 1945-1967 Menuju Dwi Fungsi ABRI. Jakarta: LP3ES.

Tashadi dkk. 1987. Revolusi Kemerdekaan 1945-1949 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Tobing, K. M. L. 1986. Perjanjian Politik Bangsa Indonesia RENVILLE. Jakarta: Gunung Agung.

Tobing,K.M.L 1987. Perjanjian Politik Bangsa Indonesia KONFERENSI MEJA BUNDAR. Jakarta:  CV Haji Agung.

Kamus :

Badudu, J.S dan Sutan Zain. 1994. Kamus Besar Bahasa Indonesia.Jakarta: Pustaka       Sinar Harapan.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka.

Jurnal :

Juningsih, Lucia. 1990. Penulis dan Penulisan Sejarah Tentang Revolusi. “ Seri Pembinaan Pengantar Ilmu Sosial. Seri XVI no. 4 dan 5. Agustus dan Oktober 1990. FPIPS IKIP SANATA DHARMA.Yogyakarta.

 

 

LAMPIRAN 1 : SILABUS

SILABUS

Mata Pelajaran       : Sejarah Nasional dan Umum

Satuan Pendidikan : SMA

Kelas/semester       : 2/XI

Alokasi Waktu       : 4x 45 (2 pertemuan @ 2×45)

Kompetensi

Dasar

Menganalisis Upaya Mempertahankan Kemerdekaan.
Hasil Belajar Menguraikan Yogyakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia pada masa perang kemerdekaan 1946-1949.
Indikator 1.      Siswa mampu menjelaskan gambaran Yogyakarta

di awal masa kemerdekaan tahun 1945-1949.

2.      Siswa mampu menjelaskan gambaran Yogyakarta           sebagai Ibukota Republik Indonesia.

3.  Siswa mampu menganalisis dampak Yogyakarta sebagai      Ibukota RI bagi kelangsungan dan kedaulatan Indonesia serta bagi rakyat Yogyakarta.

Tujuan Pembelajaran 1.      Siswa mampu menjelaskan gambaran Yogyakarta

di awal masa kemerdekaan tahun 1945-1949.

2.      Siswa mampu menjelaskan gambaran Yogyakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia.

3. Siswa mampu menganalisis dampak Yogyakarta                            sebagai Ibukota RI bagi kelangsungan dan kedaulatan Indonesia serta bagi rakyat Yogyakarta.

Materi Pembelajaran 1.      Gambaran umum Daerah Istimewa Yogyakarta di awal masa kemerdekaan tahun 1945-1949.

a.       Kondisi geografis Yogyakarta

b.      Sejarah pemerintahan Yogyakarta

c.       Penduduk

d.      Keadaan ekonomi, sosial dan budaya

2.      Yogyakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia.

a.         Yogyakarta sebagai wadah kegiatan pemerintahan  Republik Indonesia untuk sementara.

1.      Bidang pemerintahan

2.      Bidang politik

3.      Bidang ekonomi

4.      Bidang sosial dan budaya

5.   Bidang kemiliteran dan perjuangan

b.      Tantangan dan usaha menghancurkan kedaulatan Republik Indonesia.

1.      Konflik dalam negeri

  • Aksi Militer Belanda I
  • Aksi Militer Belanda II

c.       Upaya mempertahankan dan menegakkan                     kemerdekaan.

1.      Sabotase dan perang gerilya

2.      Serangan Umum

3.      Persetujuan Roem Royen

4.      Konferensi Meja Bundar

d.      Hasil-hasil yang dicapai.

1.      Pengakuan dari dunia internasional

2.     Penarikan pasukan Belanda dari DIY dan kemudiaan diikuti oleh wilayah lain

3.      Pengakuan dari pihak Belanda

4.      Ibukota Republik Indonesia kembali ke Jakarta

 

3.      Dampak Yogyakarta sebagai Ibukota RI bagi kelangsungan dan kedaulatan negara Indonesia serta rakyat Yogyakarta.

a.       Melahirkan semangat dan nilai-nilai perjuangan

b.      Pelopor dalam bidang pendidikan dan sosial budaya

Langkah Pembelajaran 1.      Pendahuluan

Memberikan apersepsi tentang upaya mengisi kemerdekaan disertai dengan tanya jawab yang berkaitan dengan Yogyakarta sebagai Ibukota RI pada masa perang kemerdekaan 1946-1949.

2.      Kegiatan Inti

Menjelaskan materi melalui ceramah dan diskusi tentang:

a.       Gambaran umum DIY di awal masa kemerdekaan      tahun 1945-1949.

b.      Gambaran Yogyakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia.

3.      Mendiskusikan dampak Yogyakarta sebagai Ibukota     Republik Indonesia.

4.      Penutup : memberi kesempatan untuk bertanya, menyimpulkan dan memberi penguatan serta memberi tugas.

Sarana dan Sumber Belajar Buku-buku tentang:

*  Biro Bina Pemerintahan Umum Setwilda Propinsi  DIY,1992, Sejarah Perkembangan Pemerintahan Propinsi DIY, Yogyakarta.

  • G. Moedjanto, Indonesia Abad ke 20 jilid I,   Yogyakarta: Kanisius.
  • G. Moedjanto, Indonesia Abad ke 20 jilid II,    Yogyakarta : Kanisius.
  • Ide Anak Agung Gde Agung, 1983, Renville, Jakarta : Sinar Harapan
  • K..M.L Tobing, 1986, Perjuangan politik Bangsa Indonesia RENVILLE, Jakarta: gunung Agung.
  • K. M.L Tobing, 1987, Perjuangan Politik Bangsa Indonesia KMB, Jakarta : CV Haji Agung.

*   SESKOAD, 1993/1994: Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, Dep P dan K.

 

Penilaian 1.      Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami gambaran umum DIY diawal masa kemerdekaan, dapat dilakukan melalui tes tertulis berbentuk esai baik secara tertutup maupun terbuka.

2.      Memberikan tugas kepada siswa seperti:

*    Menganalisis Yogyakarta sebagai Ibukota

Republik Indonesia.

*    Menguraikan dampak Yogyakarta sebagai               Ibukota Republik Indonesia.

3. Mencatat dan mengamati kegiatan siswa selama proses belajar dan diskusi di kelas.

4.  Porto Folio :

*      Guru mencatat aktivitas setiap siswa sesuai dengan kategori kegiatan yang telah ditentukan.

*      Guru mengumpulkan seluruh kegiatan siswa, baik yang individual maupun kelompok dalam map yang telah ditentukan.

Evaluasi 1.      Jelaskan gambaran umum DIY di awal masa kemerdekaan!

2.      Jelaskan gambaran Yogyakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia!

3.   Analisislah dampak Yogyakarta sebagai Ibukota            Republik Indonesia!

   

 


1 Tashadi dkk,Sejarah Revolusi Kemerdekaan 1945-1949 di DIY, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1987, hlm. 79.

2 SESKOAD, Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta., Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993/1994, hlm. 1.

3 Badan Musyawarah MUSEA,1985,Yogya Benteng Proklamasi, Daerah Istimewa Yogyakarta, hlm. 1.

4 Letnan Djendaral T. B.Simatupang,Pengantar Ilmu Perang Di Indonesia, Djakarta: PT Kinta, 1968, hlm. 18.

5 Moh. Idris A. Kesuma.,“ Agresi Balanda II: Kegagalan “ Harian Kedaulatan Rakyat, tanggal 20 Desember 1983.

6 G. Moedjanto, 1988, Indonesia Abad Ke 20 Jilid I ,Yogyakarta: Kanisius.hlm. 181.

7 Ibid, hl.m. 189.

8 Menurut Belanda aksi yang dilakukan bukan suatu peperangan, melainkan aksi polisionil. Hal ini disebabkan karena Belanda menganggap bahwa perang itu diperuntukkan bagi pertikaian senjata antara dua kekuatan yang sama-sama mempunyai kedaulatan, sedang Indonesia ia anggap belum berdaulat. Bagi Indonesia menganggap sebagai perang kolonial, karena Republik telah mempunyai kedaulatan berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945.

9 Ide Anak Agung Gde Agung,1983,Renville, Jakarta: Sinar Harapan. hlm. 19.

10 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,1995,, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 75.

11 Hans. J. Morgenthau, 1991, Politik Antar Bangsa. Edisi Revisi, Buku Ketiga.Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hlm. 100

12 Lucia Juningsih, 1990,“Penulis dan Penulisan Sejarah Tentang Revolusi. “ Seri Pembinaan Pengantar IImu Sosial, Seri XVI no. 4 dan 5, Agustus dan Oktober 1990, FPIPS IKIP SADAR, Yogyakarta, hlm. 3.

 

13 Biro Bina Pemerintahan Umum Setwilda Propinsi DIY,1992, Sejarah Perkembangan Pemerintahan Propinsi DIY, Yogyakarta, hlm. 22.

 

14 Ibid. ,hlm 18.

 

15 Ibid.hlm. 19

 

16 G. Moedjanto,1994, Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakulaman, Yogyakarta: Kanisius, hlm.40.

17 Depdikbud, 1978, Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 141.

18 Ibid

19 Depdikbud.Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1977,Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta,.hlm. 272.

20 Ibid,.hlm. 279.

21 SESKOAD,1993/1994: Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta,Dep P dan K, hlm. 101.

 

22 Ibid, hlm. 101.

 

23 Ibid.hlm. 121.

24 Ibid, hlm. 37.

25 Depdikbud. Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1977, op.cit. hlm. 319.

26 SESKOAD,1993/1994:op.cit. hlm. 159.

 

27 J.S. Badudu dan Sutan Zain,1994,.Kamus Besar Bahasa Indonesia,Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. hlm. 95.

28 M.C. Ricklefs, 1992, Sejarah Indonesia Modern,Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm. 308.

29 Mohammad Roem, Muchtar Lubis,1982,Tahta Untuk Rakyat,Jakarta: Gramedia.hlm. 81.

30 Kementrian Penerangan RI, Lukisan Revolusi Indonesia 1945-1945, hlm. 129.

31 SESKOAD,1993/1994:op.cit. hlm. 108.

 

 

32 Depdikbud, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya.Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.1976/ 1977. op.cit, hlm. 320.

33 Biro Bina Pemerintahan Umum Setwilda Propinsi DIY.1992. op.cit,hlm. 186.

34 Masyarakat Sejarawan Indonesia, 1990, PEMERINTAH DARURAT REPUBLIK INDONESIA, hlm. 43.

35 Depdikbud. Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya. Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.1976/ 1977,,op.cit, hlm.343.

36 SESKOAD,1993/1994:op.cit, hlm. 115.

37 SESKOAD,1993/1994:op.cit, hlm. 119.

38 Depdikbud.Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya. Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.1976/ 1977, op.cit, hlm. 321.

39 Panitia Peringatan Kota Yogyakarta 200 tahun.1956,Kota Yogyakarta 200 Tahun 7 Oktober 1756, hlm. 33.

40 G. Moedjanto,1988, Indonesia Abad Ke 20 Jilid I, Yogyakarta: Kanisius.hlm. 45.

41 Mohammad Roem, Muchtar Lubis, 1982.op.cit., hlm. 77.

42 A. H. Nasution, 1963, Tentara Nasional Indonesia, Bandung-Jakarta: Pustaka Militer, hlm. 109.

 

43 Ulf Sundhaussen, Politik Militer Indonesia 1945-1967, Jakarta : LP3ES, hlm. 13.

44 Ibid, hlm. 62.

 

45 Ibid,, hlm. 51.

 

46 G. Moedjanto,1988., Indonesia Abad Ke 20 Jilid I,Yogyakarta: Kanisius.hlm.183.

 

47 Mohammad Hatta,  1979,Memoir, Jakarta: Tintamas, hlm. 494.

 

 

48 Ibid

 

49 Ide Anak agung Gde Agung, 1983,Renville, Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 48

 

50 C. Smit,1986, Dekolonisasi Indonesia, Jakarta: Daya Sarana, hlm. 188

51 G. Moedjanto, 1988, Indonesia Abad ke 20, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 188

52 Ibid, hlm. 189.

 

53 Ramadan KH, 1988, A. E Kawilarang Untuk Sang Merah Putih, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 105.

 

54 N.n, 1964, Sejarah Singkat Perjuangan Angkatan Bersenjata Bangsa Indonesia, Jakarta: Staf Angkatan Bersenjata, hlm. 74.

 

55 K.M.L. Tobing,1986,Perjuangan Politik Bangsa Indonesia RENVILLE, Jakarta: Gunung Agung, hlm. 52.

 

 

56 Amrin Imran, 1985, Selamat Pagi Yogyakarta, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, hlm. 15.

 

57 Mohammad Roem, Muchtar Lubis,1982, op. cit, hlm. 73

58 SESKOAD,1993/1994:Serangan Umum 1 Maret 1949 dii Yogyakarta, Dep P dan K,. hlm. 138.

 

 

59 SESKOAD,1993/1994:op.cit. hlm. 283

60 Ibid, hlm. 284.

 

 

61 K. M. L. Tobing, 1987, Perjuangan Politik Bangsa Indonesia KMB, Jakarta: CV. Haji Masagung, hlm. 151.

 

About antosenno

mandiri. senang touring View all posts by antosenno

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: